KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Eko Hery Winarno, resmi dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara menggantikan Harry Bowo, Pengukuhan Eko Hery Winarno dilakukan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Hugua, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (1/10/2026).
Eko Hery Winarno sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Ia kini dipercaya memimpin Perwakilan BPKP Sultra, menggantikan Harry Bowo yang mendapat amanah untuk melanjutkan tugas di tempat pengabdian yang baru.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sultra Hugua menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Harry Bowo atas dedikasi serta pengabdiannya selama memimpin BPKP Perwakilan Sultra.
Hugua menilai keberadaan BPKP memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus mengawal pelaksanaan pembangunan.
“Kami juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin baik selama ini. Semoga segala upaya yang telah dilakukan dalam menjalankan tugas pengabdian di Sultra menjadi catatan awal kebaikan,” ujar Hugua.
Kepada Eko Hery Winarno, Hugua menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan agar tugas baru tersebut dapat memperkuat sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah.
Menurut Hugua, tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah semakin kompleks. Keterbatasan sumber daya, dinamika ekonomi serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik menuntut pengelolaan program dan anggaran dilakukan secara lebih tepat.
Ia menegaskan keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan maupun terserapnya anggaran. Pemerintah harus memastikan sumber daya dikelola secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sehingga hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan manajemen risiko serta pencegahan dan pengendalian risiko kecurangan dinilai harus menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan.
“Keberadaan BPKP merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan mengawal program pembangunan daerah agar senantiasa berjalan pada koridor yang benar dan dapat mencapai hasil yang diprioritaskan masyarakat,” jelasnya.
Hugua berharap BPKP Sultra terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah melalui komunikasi, koordinasi dan kerja sama konstruktif, dengan tetap menjunjung independensi, objektivitas dan profesionalisme.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas peran BPKP selama ini melalui koordinasi, konsultasi, reviu dan asistensi dalam pengawalan tata kelola keuangan serta pembangunan di Sulawesi Tenggara.
“Semoga BPKP Sultra dapat terus memberikan bimbingan, arahan dan pendampingan terhadap tata kelola keuangan dan pembangunan di Sulawesi Tenggara guna mempercepat pertumbuhan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah,” pungkas Hugua.
Acara tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemerintahan Daerah dan Keuangan BPKP Suwito Widhyartono, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra.
Sejumlah kepala daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, perwakilan DPRD, kepala instansi vertikal, pimpinan BUMN/BUMD, kepala organisasi perangkat daerah, lembaga keuangan, akademisi dan organisasi kemasyarakatan juga hadir dalam agenda tersebut.
Penulis: Sumarlin
