KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Sulawesi Tenggara mulai mengarahkan konsolidasi organisasi untuk menghadapi tahapan Pemilu 2029. Ketua DPW PBB Sultra, Dr. Ikbar, mengatakan struktur kepengurusan di tingkat provinsi hingga 17 kabupaten/kota telah dirampungkan.
Ikbar menyebut pelantikan pengurus bukan sekadar seremoni organisasi, tetapi menjadi titik awal untuk memperkuat struktur partai menghadapi tahapan pemilu berikutnya, terutama verifikasi administrasi dan faktual.
“Ini bagian dari wujud untuk mempersatukan dan memperkokoh seluruh kepengurusan kita yang ada. Dalam rangka melaksanakan pemilu ke depan di 2029, terutama mempersiapkan verifikasi faktual,” kata Ikbar.
Menurut dia, penyelesaian struktur kepengurusan menjadi salah satu pekerjaan utama sebelum partai memasuki tahapan pemilu. Termasuk memastikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam struktur organisasi.
Ikbar menyebut persyaratan tersebut telah dipenuhi PBB Sultra. Bahkan, berdasarkan penyampaian Ketua Umum DPP PBB dalam kegiatan tersebut, Sultra disebut menjadi DPW pertama yang merampungkan struktur kepengurusan secara keseluruhan.
“Bahkan sampai tadi penyampaian dari Pak Ketum, satu-satunya provinsi yang sudah rampung 100 persen untuk kepengurusan struktur itu baru Provinsi Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Konsolidasi tidak hanya diarahkan pada kelengkapan administrasi. Ikbar juga meminta kader PBB memperkuat kerja politik di tengah masyarakat dengan melihat langsung persoalan yang dihadapi warga.
Ia menilai keberadaan partai tidak cukup hanya terlihat melalui simbol atau atribut, tetapi harus dapat diterjemahkan dalam bentuk kerja yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kita harus lebih jeli melihat apa yang menjadi permasalahan, khususnya yang ada di tingkat masyarakat kita. Keberadaan bintang bukan dikenal saja sebagai simbol atau lambang, tetapi bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat,” katanya.
Ikbar juga mendorong kader PBB yang duduk di parlemen kabupaten/kota memanfaatkan fungsi reses dan pokok-pokok pikiran untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor perikanan, perkebunan dan pertanian.
Di sisi lain, PBB Sultra juga mulai membidik peningkatan perolehan kursi legislatif. Saat ini, kata Ikbar, PBB memiliki empat anggota DPRD Sultra.
Untuk Pemilu mendatang, partai menargetkan setiap daerah pemilihan memiliki kader PBB yang dapat diperjuangkan untuk memperoleh kursi.
“Kita akan berupaya dan harus wajib untuk memenangkan dalam satu dapil, satu kader kita yang ada di Partai Bulan Bintang,” ujarnya.
Sementara terkait kemungkinan menyiapkan kader untuk maju dalam Pilkada di luar Konawe Utara, Ikbar mengatakan partai belum menentukan nama. Penjaringan akan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk elektabilitas dan hasil survei.
“Kalau sampai hari ini belum bisa disimpulkan. Ke depan kita lebih selektif untuk melihat kader-kader kita untuk kita rekomendasikan maju, baik di pemilu maupun Pilkada,” katanya.
Penjabat Ketua Umum DPP PBB Yuri Kemal Fadlullah mengapresiasi kesiapan DPW PBB Sultra. Ia meminta seluruh pengurus tidak berhenti bekerja setelah pelantikan, tetapi segera memperkuat infrastruktur partai dan keanggotaan sebagai persiapan menghadapi tahapan pemilu.
Yuri menyebut DPW Sultra menjadi salah satu yang paling awal menyelesaikan kesiapan administrasi untuk menghadapi Pemilu 2029.
Secara nasional, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan mulai 2029 pemilu nasional yang memilih DPR, DPD serta Presiden dan Wakil Presiden dipisahkan dari pemilu lokal yang memilih DPRD dan kepala daerah. ([Mahkamah Konstitusi RI][1])
Perubahan pola tersebut membuat partai politik perlu menyiapkan strategi dan struktur organisasi sejak awal. Yuri pun meminta PBB Sultra memastikan kelengkapan keanggotaan dan infrastruktur menghadapi proses verifikasi.
“Jangan karena sudah dilantik, ya sudah, sudah selesai. Verifikasi di depan, proses pendaftaran, proses tahapan pemilu sudah di depan mata,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan kader agar tetap menghormati kepala daerah yang telah terpilih dan menempatkan perbedaan politik dalam koridor demokrasi. Menurut Yuri, konsolidasi organisasi harus berjalan beriringan dengan sikap terbuka dan pelayanan kepada masyarakat.
Penulis: Sumarlin
