KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka menegaskan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan harus diwujudkan dalam langkah nyata di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Andi Sumangerukka saat memimpin Apel Siaga dan Simulasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan Provinsi Sultra Tahun 2026 di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sultra, Rabu (26/8/2026).
Gubernur Andi Sumangerukka mengatakan, ancaman Karhutla dan kekeringan setiap musim kemarau perlu diantisipasi dengan strategi yang lebih terukur. Terlebih, perubahan iklim global membuat pola cuaca semakin sulit diprediksi dan meningkatkan risiko bencana.
“Saya mengingatkan, jangan kita hanya berhenti di apel siaga dan simulasi, tapi betul-betul menganggap bahwa kita betul-betul siap menghadapi bencana itu,” tegasnya.
Ia menjelaskan, paradigma penanggulangan bencana saat ini telah bergeser dari pola reaktif menuju pencegahan dan pengurangan risiko. Karena itu, kesiapsiagaan harus berbasis data dan perkembangan sains, disertai perencanaan terpadu serta komando lapangan yang jelas.
Berdasarkan laporan Stasiun Klimatologi BMKG Sultra pada Juli 2026, serta pemetaan dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sultra 2022-2026, sejumlah wilayah memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap Karhutla.
Tujuh daerah berada pada risiko tinggi Karhutla, yakni Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari dan Kota Baubau. Sementara itu, seluruh kabupaten dan kota di Sultra berada pada tingkat risiko tinggi untuk bencana kekeringan.
Kondisi tersebut diperkirakan semakin perlu diwaspadai memasuki puncak musim kemarau pada September hingga Oktober 2026, dengan durasi kekeringan yang disebut dapat mencapai 21 dasarian.
Menghadapi ancaman tersebut, Gubernur meminta seluruh bupati dan wali kota segera mengaktifkan posko siaga bencana melalui BPBD masing-masing. Koordinasi lintas sektor juga harus diperkuat, terutama pada sektor pangan, sumber daya air dan bendungan, energi serta lingkungan.
Pada kawasan rawan Karhutla, patroli terpadu dan deteksi dini titik panas harus ditingkatkan. Dinas Kehutanan, Manggala Agni, BKSDA, TNI dan Polri diminta memperkuat pengawasan, khususnya di wilayah berisiko tinggi dan kawasan hutan lindung.
“Di setiap ada laporan titik api, tim Satgas Pemadam Kebakaran harus segera tiba di lokasi sebelum api membesar,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan penegakan hukum terhadap pihak yang sengaja maupun lalai melakukan pembakaran hutan dan lahan. Larangan membuka lahan dengan cara membakar harus terus disosialisasikan kepada masyarakat.
Selain Karhutla, pemerintah diminta menyiapkan langkah menghadapi krisis air. Sumber air alternatif dan distribusi air bersih menggunakan armada truk tangki perlu disiapkan di wilayah yang mengalami kekeringan. Fasilitas kesehatan juga diminta siaga mengantisipasi gangguan kesehatan akibat debu.
Pemanfaatan teknologi turut menjadi perhatian. BPBD Sultra diminta mengoptimalkan data, pemantauan satelit BMKG, big data serta aplikasi digital Lapor Bencana secara real-time sebagai dasar pengambilan keputusan.
Andi Sumangerukka menegaskan, keberhasilan penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan masyarakat. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta mengalokasikan anggaran serta memastikan sarana mitigasi dan logistik tersedia.
“Pencegahan itu jauh lebih baik daripada kita melakukan pengobatan,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan sarana mitigasi berupa mesin penyedot air sebagai dukungan terhadap kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan.
Penulis: Sumarlin
