KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Pemerintah Kota Kendari turun langsung menemui masyarakat melalui program Wali Kota Menyapa bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kali ini, giliran warga Kecamatan Kadia dan Wua-Wua yang menyampaikan langsung berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan kepada Wali Kota Kendari Siska Karina Imran. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Kali Kadia, Senin (24/8/2026).
Kegiatan ini menjadi rangkaian roadshow Wali Kota Menyapa di daerah pemilihan (dapil) kelima. Wali Kota Siska mengatakan, program tersebut sengaja dirancang untuk menghadirkan seluruh pemangku kepentingan agar persoalan warga dapat didengar dan ditindaklanjuti secara langsung.
Menurutnya, mekanisme reses saja belum cukup untuk menjaring seluruh aspirasi masyarakat karena hanya melibatkan anggota DPRD. Melalui Wali Kota Menyapa, pemerintah, DPRD, Forkopimda dan seluruh organisasi perangkat daerah hadir bersama di tengah masyarakat.
“Tidak ada lagi yang harus kita salahkan nantinya. Kalau mungkin di reses hanya anggota DPR, masih harus mengoordinasikan dengan Wali Kota. Tetapi kalau hari ini kita lengkap semua hadir,” kata Siska.
Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin hanya mengandalkan laporan camat maupun lurah. Kehadiran ketua RT, RW, LPM, Karang Taruna dan tokoh masyarakat dinilai penting karena mereka bersentuhan langsung dengan warga setiap hari.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian Siska adalah penguatan program Lembaga Pengelola Sampah (LPS). Program ini dirancang tidak hanya untuk mengatasi persoalan sampah, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan masyarakat dan mengurangi pengangguran.
Melalui LPS, masyarakat di tingkat kelurahan akan terlibat dalam pengelolaan sampah dari rumah ke rumah. Pemerintah meminta warga terlebih dahulu memilah sampah, seperti plastik, kardus, bahan berbahaya dan beracun (B3), serta sampah residu.
Sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dijual, sementara residu menjadi bagian yang dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Setiap kelurahan juga diwajibkan memiliki bank sampah sebagai bagian dari sistem pengelolaan lingkungan.
Siska mengatakan pengelolaan LPS akan melibatkan RT, RW, LPM, Karang Taruna, lurah dan tokoh masyarakat. Pemerintah daerah akan menyiapkan petunjuk teknis dan aturan, sementara masyarakat diberi ruang menentukan pengelola yang dinilai mampu menjalankan program.
“Bukan hanya sebagai pemberdayaan, tetapi juga mengentaskan pengangguran dan meningkatkan perekonomian,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Siska juga menyampaikan program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Untuk Kecamatan Wua-Wua tercatat 2.048 kepala keluarga sebagai penerima bantuan, sedangkan Kecamatan Kadia sebanyak 1.507 kepala keluarga.
Penerima bantuan ditentukan berdasarkan data kelompok desil 1 hingga desil 4. Siska menegaskan penyaluran bantuan tidak didasarkan pada kedekatan dengan pejabat, melainkan berdasarkan data dan kelayakan penerima.
Sementara itu, warga menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari harga gas LPG 3 kilogram yang dikeluhkan mencapai Rp50 ribu di tingkat pengecer, persoalan banjir dan drainase, lampu penerangan jalan yang mati, jalan rusak, hingga keterlambatan honor RT/RW.
Warga juga meminta penanganan banjir di sekitar SMPN 9 Kendari, Mataiwoi dan sejumlah kawasan Wua-Wua, termasuk pengerukan drainase dan penanganan bangunan di atas kali. Aspirasi lain menyangkut penataan taman di jalur dua Kelurahan Anaiwoi, penebangan pohon yang mengganggu, serta pengawasan keamanan saat jam pulang sekolah karena rawan tawuran pelajar.
Siska memastikan sejumlah aduan akan segera ditindaklanjuti. Untuk program bantuan Rp100 juta per kelurahan, pemerintah akan merealisasikannya secara bertahap. Sementara persoalan lampu jalan yang menjadi keluhan warga juga akan segera ditangani.
Program Wali Kota Menyapa diharapkan menjadi ruang komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat, sehingga persoalan di tingkat kelurahan dapat dipetakan sekaligus dicarikan solusi bersama tanpa harus menunggu persoalan berkembang lebih besar.
Penulis: Sumarlin
