KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Pemerintah Kota Kendari memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan yang berpotensi meningkat pada puncak musim kemarau. Berbagai langkah mitigasi telah disiapkan, mulai dari penguatan Damkar dan BPBD hingga pemanfaatan layanan darurat Call Center 112.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Kendari Siska Karina Imran usai mengikuti Apel Siaga dan Simulasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sultra, Rabu (26/8/2026).
Wali Kota Siska mengatakan, Pemerintah Kota Kendari telah melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering. Salah satunya dengan menerbitkan Instruksi Wali Kota pada 11 Agustus 2026 yang kemudian disosialisasikan hingga tingkat RT dan RW.
“Kita sudah melakukan upaya-upaya dengan mengeluarkan instruksi Wali Kota pada tanggal 11 Agustus tahun 2026, lalu kita membuat sebaran flyer dan juga sampai ke tingkat RT/RW di Kota Kendari,” ujar Siska.
Selain sosialisasi, Pemkot Kendari juga melakukan mitigasi terhadap sejumlah faktor risiko, khususnya kekeringan. Pemerintah menyiapkan beberapa titik yang dapat digunakan sebagai lokasi penampungan air untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat apabila terjadi krisis air.
Sementara untuk menghadapi Karhutla, penguatan penanganan dilakukan dengan memaksimalkan jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari.
Siska memastikan sistem kesiapsiagaan di Kota Kendari juga didukung layanan Call Center 112 yang beroperasi selama 24 jam. Layanan tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat penerimaan laporan dan respons terhadap kondisi darurat.
“Posko kita ada tentunya, tetapi kita memang sudah membuat satu sistem namanya Call Center 112. 24, 7×24 jam itu aktif,” jelasnya.
Tak hanya mengandalkan posko dan personel, Pemkot Kendari juga menyiapkan dukungan operasional bagi petugas yang menangani kondisi darurat. Pemerintah telah membangun kerja sama dengan sejumlah SPBU agar kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan penanganan darurat dapat dilayani tanpa mengenal waktu.
Menurut Siska, kemudahan tersebut terutama diberikan untuk mendukung operasional layanan 112, termasuk armada Damkar dan penanganan oleh BPBD.
“Yang berhubungan dengan penanganan darurat, dalam hal ini penanganan 112, mulai dari Damkar dan juga penanganan DLHK, itu bisa dibuka tanpa mengenal waktu karena sistem kita mengetahui urgensinya,” katanya.
Dalam apel tersebut, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menegaskan seluruh pemerintah kabupaten dan kota harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla dan kekeringan. Apel dan simulasi, kata dia, tidak boleh sekadar menjadi kegiatan rutin tahunan.
Ia menyebut berdasarkan pemetaan risiko, Kota Kendari termasuk salah satu daerah di Sultra yang memiliki risiko tinggi terhadap Karhutla. Sementara untuk kekeringan, seluruh kabupaten dan kota di Sultra berada pada tingkat risiko tinggi.
Puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada September hingga Oktober 2026. Karena itu, Gubernur meminta pemerintah daerah mengaktifkan posko siaga, memperkuat koordinasi lintas sektor, menyiapkan sarana mitigasi dan logistik, serta melibatkan masyarakat dalam pencegahan.
“Pencegahan itu jauh lebih baik daripada kita melakukan pengobatan,” tegas Andi Sumangerukka.
Ia juga meminta pemerintah daerah menyiapkan cadangan air alternatif dan distribusi air bersih menggunakan armada tangki di wilayah yang berpotensi mengalami krisis air.
Dalam kegiatan tersebut turut dilakukan penyerahan bantuan sarana mitigasi berupa mesin penyedot air sebagai bagian dari dukungan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan.
Penulis: Sumarlin
