KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sulawesi Tenggara didorong tidak sekadar menjadi wadah organisasi, tetapi tampil sebagai penghubung antara pedagang pasar dengan berbagai program pemerintah.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APPSI Sultra periode 2026–2031, Selasa (11/8/2026).
Hugua menilai keberadaan organisasi pedagang memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan pelaku ekonomi kerakyatan. Pemerintah, kata dia, pada dasarnya berperan sebagai fasilitator dan pencipta iklim usaha yang kondusif, sementara pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
“Kami hanya fasilitator, kami hanya pendorong. Kami hanya menciptakan iklim yang kondusif dengan aturan-aturan. Tapi yang membuat negeri ini maju adalah para saudara, para pengusaha,” ujar Hugua.
Ia berharap APPSI dapat membangun sinergi dengan pemerintah, perbankan, BPJS, petani, nelayan hingga pelaku UMKM. Menurutnya, keterhubungan tersebut penting agar berbagai program pemberdayaan ekonomi dapat benar-benar menjangkau pedagang di tingkat pasar.
Hugua menyoroti struktur perekonomian Sultra yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan. Ia menyebut sektor pertanian menyumbang sekitar 23 persen terhadap PDRB Sultra, sementara perdagangan berada di kisaran 18 persen.
“Kalau kita mau membuat Sulawesi Tenggara maju, maka tidak keliru kalau benar-benar hari ini kita memperkuat petani dan juga pasar,” katanya.
Karena itu, APPSI dinilai dapat mengambil peran sebagai perantara untuk mendekatkan pedagang dengan akses perlindungan sosial, pembiayaan serta berbagai kebijakan pemerintah.
Sementara itu, Ketua Harian DPP APPSI Don Muzakir menekankan pentingnya perlindungan kesehatan bagi pedagang pasar. Ia menyebut APPSI akan mendorong pedagang bergabung dalam BPJS sehingga persoalan kesehatan tidak menggerus modal usaha.
“Jangan sampai nanti saat mau berobat, modal dagangannya habis,” ujarnya.
Selain perlindungan sosial, Don juga mendorong APPSI memperluas akses pedagang terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia menyampaikan adanya kebijakan pembiayaan KUR hingga Rp100 juta tanpa agunan yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat.
Namun, ia mengingatkan pedagang agar menggunakan pembiayaan secara produktif dan memenuhi kewajiban pembayaran.
“Ini tugas APPSI ke depan melakukan sosialisasi. Jangan sampai setelah diberikan uang kredit dana KUR tidak dikembalikan,” tegasnya.
APPSI juga didorong ikut memperkuat rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG). Don menyebut pedagang pasar di berbagai daerah dapat mengambil bagian dalam memasok kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman antara APPSI Sultra dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya memperluas perlindungan bagi pedagang.
Ketua DPW APPSI Sultra La Ode Abdul Muis mengatakan kepengurusan yang baru terbentuk akan berupaya membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah maupun instansi vertikal.
“Harapan kami APPSI ini bisa berkoordinasi di semua elemen untuk kemudian menyukseskan apa yang diamanatkan Presiden, yaitu kesejahteraan masyarakat, khususnya pedagang yang ada di Sulawesi Tenggara,” katanya.
Abdul Muis menilai pelantikan tersebut menjadi awal baru bagi perjuangan meningkatkan kesejahteraan pedagang Sultra. Ia berharap APPSI mampu mendampingi pedagang dari tingkat pasar hingga membuka akses menuju pasar yang lebih besar.
Dengan kepengurusan baru dan dukungan berbagai pihak, APPSI Sultra diharapkan tidak berhenti pada aktivitas organisasi, tetapi mampu menghadirkan manfaat nyata melalui akses pembiayaan, perlindungan sosial, penguatan usaha serta keterlibatan pedagang dalam berbagai program ekonomi pemerintah.
Penulis: Sumarlin
