KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Pemerintah Kota Kendari bersama DPRD Kota Kendari menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Salah satu sasaran pembangunan yang ditetapkan Pemkot Kendari yakni meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga mencapai 86,46.Kesepakatan KUA-PPAS tersebut ditandatangani dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari, Senin (24/8/2026).
Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, kesepakatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan APBD 2027 sekaligus mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan anggaran yang transparan dan akuntabel.
Menurut Siska, arah pembangunan Kota Kendari pada 2027 tetap mengacu pada visi pembangunan 2025-2029, yakni mewujudkan Kota Kendari sebagai kota layak huni yang semakin maju, berdaya saing, adil, sejahtera dan berkelanjutan.
“Tema pembangunan tahun 2027 adalah penguatan tata kelola kelembagaan pemerintah menuju pelayanan publik yang berkualitas, ASN yang profesional, dan akuntabilitas kinerja pemerintahan,” kata Siska.
Ia menjelaskan, peningkatan IPM menjadi 86,46 akan didukung melalui sejumlah kebijakan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.
Selain peningkatan kualitas SDM, Pemkot Kendari juga mengarahkan kebijakan pembangunan pada penguatan tata kelola pemerintahan. Inovasi, digitalisasi pelayanan publik, penguatan kelembagaan serta peningkatan profesionalitas aparatur menjadi bagian penting untuk menghadirkan pelayanan yang semakin efektif dan mudah diakses masyarakat.
Di sektor ekonomi, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Kota Kendari mencapai 5,50 persen pada 2027. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan produktivitas, investasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.
Sementara itu, tingkat kemiskinan ditargetkan dapat ditekan menjadi 3,90 persen dan tingkat pengangguran terbuka dikendalikan pada angka 5,02 persen.
Siska menegaskan, pencapaian berbagai indikator tersebut membutuhkan dukungan kebijakan anggaran yang tepat sasaran. Karena itu, penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga harus memperhatikan capaian output dan manfaat program bagi masyarakat.
Untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah, Pemkot Kendari juga akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi yang disiapkan meliputi digitalisasi pendapatan melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah berbasis digital, penguatan kinerja BUMD, optimalisasi aset daerah serta diversifikasi sumber pembiayaan yang sah.
Siska turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari atas kerja sama selama pembahasan KUA-PPAS APBD 2027. Ia juga mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang telah bekerja dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
“Melalui penandatanganan nota kesepakatan bersama KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2027 hari ini, mari kita terus menjaga komitmen bersama dalam mengawal penyusunan APBD hingga tahap penetapan dan pelaksanaannya,” ujarnya.
Ia berharap seluruh rangkaian penyusunan APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penulis: Sumarlin
