KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Persoalan banjir, lampu penerangan jalan, kerusakan infrastruktur hingga pengelolaan sampah menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan warga dalam kegiatan “Wali Kota Kendari Bersama Forkopimda Menyapa” di Kecamatan Mandonga dan Puuwatu.
Kegiatan yang dihadiri Wali Kota Kendari Siska Karina Imran bersama Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari, serta unsur kecamatan dan kelurahan itu berlangsung di halaman Kantor Camat Puuwatu, Selasa (18/8/2026).
Dalam sambutannya, Siska mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk membuka ruang dialog secara langsung antara pemerintah dengan masyarakat. Menurutnya, pemerintah membutuhkan informasi dari warga yang setiap hari bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan di lingkungan masing-masing.
“Tidak semua orang bisa menyuarakan apa yang terjadi. Kacamata saya dan Pak Wakil berbeda dengan kacamata Bapak/Ibu,” kata Siska.
Ia menilai peran RT, RW, LPM, Karang Taruna, tokoh masyarakat dan tokoh adat sangat penting karena mereka mengetahui kondisi warga secara langsung. Karena itu, pemerintah ingin mendengar sendiri kebutuhan dan persoalan yang terjadi di tingkat lingkungan.
Siska juga mengakui masih banyak pekerjaan yang belum dapat dituntaskan selama sekitar satu setengah tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota.
Salah satu persoalan perkotaan yang menjadi perhatian utama adalah sampah. Siska menyebut produksi sampah di Kota Kendari kini hampir mencapai 300 ton per hari, dengan sekitar 85 persen di antaranya berasal dari rumah tangga.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemkot Kendari menyiapkan program Lembaga Penanganan Sampah (LPS) berbasis kelurahan. Program ini dirancang dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga.
“Persampahan ini semua setiap manusia memiliki tanggung jawab. Bukan sampah ini tanggung jawab pemerintah saja,” tegasnya.
Melalui LPS, pengangkutan sampah nantinya dilakukan dari rumah ke rumah menggunakan kendaraan roda tiga yang dinilai lebih sesuai untuk menjangkau lorong-lorong permukiman.
Masyarakat juga didorong memilah sampah sejak dari rumah. Sampah yang memiliki nilai ekonomi dapat disalurkan ke bank sampah untuk ditimbang dan mendapatkan pembayaran.
Siska menjelaskan, skema pengelolaan, tarif, kepengurusan hingga pembagian insentif akan dirumuskan bersama masyarakat di tingkat RT dan RW. Program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada November 2026.
Saat ini, Pemkot Kendari telah menetapkan pilot project LPS di 15 kelurahan yang tersebar di delapan kecamatan.
Menurut Siska, keterbatasan armada pengangkut sampah menjadi salah satu alasan program berbasis masyarakat tersebut dikembangkan. Sebagian armada yang dimiliki pemerintah disebut sudah terbatas dan tidak seluruhnya dalam kondisi layak operasional.
Selain sampah, penataan kota, kebersihan, ketertiban dan keindahan juga menjadi perhatian pemerintah. Siska meminta masyarakat ikut menjaga lingkungan karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri.
Ruang dialog kemudian dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai persoalan. Warga dari Mandonga, Korumba dan Lalodati mengeluhkan banjir yang masih terjadi di lingkungan mereka.
Persoalan serupa disampaikan warga Kelurahan Watulondo. Selain banjir, masyarakat juga menyampaikan kondisi pengelolaan sampah. Di Watulondo dan Lalodati, warga telah melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.
Aspirasi lain datang dari Kelurahan Punggolaka terkait kondisi jalan yang rusak. Warga juga menyoroti perubahan data kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada penerimaan bantuan sosial.
Sejumlah warga mengaku sebelumnya menerima bantuan, namun setelah perubahan data dan kenaikan desil kesejahteraan, bantuan tersebut tidak lagi diterima.
Persoalan penerangan jalan juga menjadi perhatian. Warga mengeluhkan lampu jalan di sejumlah lorong, termasuk kawasan belakang Rumah Jabatan Gubernur dan jalur dua yang kembali padam setelah sebelumnya sempat berfungsi.
Kondisi jalan yang gelap dinilai membahayakan pengguna jalan karena sejumlah titik berada di tikungan dan rawan kecelakaan.
Siska menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bahan pemerintah untuk menentukan langkah penanganan bersama perangkat daerah terkait.
Ia berharap forum “Wali Kota Kendari Menyapa” menjadi ruang komunikasi yang menghasilkan solusi konkret atas persoalan warga.
“Tanpa partisipasi masyarakat, program ini tidak akan pernah jalan. Kami sangat optimistis program ini akan menjadi salah satu legacy atau peninggalan keberhasilan kita bersama,” ujar Siska.
Melalui dialog langsung tersebut, Pemkot Kendari ingin memastikan pembangunan tidak hanya dirancang dari meja pemerintahan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan warga yang merasakan langsung persoalan di lingkungan mereka.
Penulis: Sumarlin
