KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Pemerintah Kota Kendari kembali turun langsung menemui masyarakat melalui agenda Wali Kota Kendari bersama Forkopimda menyapa warga di Kecamatan Kendari dan Kecamatan Kendari Barat, di halaman Puskesmas Kandai, Kamis (20/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah untuk menyampaikan program sekaligus menyerap langsung berbagai persoalan di tingkat kelurahan.
Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kunjungan ketiga dari lima agenda kunjungan yang dibagi berdasarkan daerah pemilihan (Dapil). Menurutnya, pola ini dilakukan agar seluruh pemangku kepentingan di tingkat kelurahan dapat hadir dan memahami langsung kebijakan pemerintah.
“Kami tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari seluruh komponen masyarakat. Tantangan pembangunan saat ini terus meningkat, sehingga jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk bekerja,” ujar Siska.
Wali Kota menjelaskan, pemerintah sengaja mempertemukan lurah, sekretaris lurah, kepala seksi, ketua RT/RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu hingga tokoh masyarakat. Dengan begitu, program pemerintah diharapkan tidak berhenti pada tingkat pimpinan, tetapi dapat dipahami hingga masyarakat.
Salah satu program yang disampaikan adalah penanganan sampah berbasis masyarakat melalui Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS). Program tersebut nantinya dikelola langsung masyarakat mulai dari pembentukan struktur, manajemen hingga pengelolaan operasional.
Sistemnya, sampah rumah tangga yang telah dipilah akan diambil dari rumah ke rumah oleh LPS untuk kemudian dibawa ke TPA. Masyarakat membayar iuran pelayanan yang ditentukan melalui kesepakatan bersama untuk membiayai operasional, termasuk kebutuhan tenaga pengelola.
Pembentukan LPS harus melalui kesepakatan di tingkat RT dan RW dengan melibatkan LPM, Karang Taruna serta tokoh masyarakat. Selanjutnya, lurah menerbitkan surat keputusan sesuai ketentuan yang telah disusun Pemkot Kendari.
Siska menargetkan kebijakan tersebut mulai diterapkan pada November 2026. Ia menegaskan, persoalan sampah merupakan tantangan perkotaan yang harus ditangani bersama karena sebagian besar sampah berasal dari rumah tangga.
“Sampah itu bukan tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab setiap orang,” tegasnya.
Selain program LPS, Siska menyampaikan kebijakan pengelolaan sampah bagi ASN. Berdasarkan Instruksi Wali Kota Nomor 4 Tahun 2026, seluruh ASN Kota Kendari diwajibkan mengumpulkan sampah sedikitnya dua kilogram dalam sebulan.
Dengan jumlah ASN lebih dari 10 ribu orang, kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengumpulkan sekitar 20 ribu kilogram sampah setiap bulan. Sampah yang terkumpul selanjutnya dapat dimanfaatkan melalui konsep ekonomi sirkular.
Pemkot Kendari telah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk membeli sampah yang dikumpulkan masyarakat maupun ASN. Siska mencontohkan Kelurahan Watu-Watu yang telah membuktikan sampah dapat menjadi sumber tabungan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, pemerintah juga menyerahkan informasi bantuan beras sebanyak 30 kilogram untuk tiga bulan bagi masyarakat kategori desil 1 hingga desil 4. Khusus Kecamatan Kendari Barat tercatat 3.760 kepala keluarga dan Kecamatan Kendari sebanyak 3.634 kepala keluarga sebagai penerima, sehingga total mencapai 7.394 kepala keluarga.
Siska meminta masyarakat yang menemukan penerima bantuan yang dinilai tidak lagi sesuai kondisi ekonomi agar melaporkannya melalui RT, RW atau lurah untuk dilakukan penyesuaian data oleh Dinas Sosial.
Selain menyampaikan program, pertemuan tersebut menjadi ruang bagi warga menyampaikan kebutuhan pembangunan. Sejumlah warga mengeluhkan kebutuhan pembangunan drainase, lampu penerangan jalan dan pengamanan lingkungan di Kelurahan Gunung Jati dan Banjir di kawasan Kampung Salo.
Siska mengatakan, masukan masyarakat menjadi penting karena pemerintah tidak mungkin melihat seluruh persoalan kota secara langsung. Kehadiran Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD dan Forkopimda diharapkan dapat mempercepat koordinasi dalam menindaklanjuti kebutuhan masyarakat.
“Pentingnya kegiatan ini agar Bapak, Ibu bisa menyampaikan kepada kami apa yang sesegera mungkin harus kita perbaiki,” katanya.
Melalui agenda tersebut, Pemkot Kendari berharap komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin terbuka, sehingga pembangunan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di setiap wilayah.
Penulis: Sumarlin
