KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Kawasan pesisir Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Jumat (29/5/2026), menjadi titik dimulainya program besar bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Sulawesi dan Gorontalo. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 yang menyasar ribuan rumah tidak layak huni.
Dua menteri Kabinet Presiden Prabowo Subianto itu turun langsung melihat kondisi rumah warga di kawasan pesisir Kota Kendari yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Mereka meninjau rumah-rumah warga dengan kondisi bangunan memprihatinkan, sanitasi minim, hingga rumah yang nyaris roboh.
Dalam kunjungan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Kendari yang dinilai aktif mendukung program penanganan rumah tidak layak huni, termasuk menyiapkan rumah susun sebagai alternatif hunian sementara bagi warga.
“Saya senang sekali, Bu Wali Kota juga tadi siapkan rusun jadi warga bisa pindah. Itu artinya ada gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah kota,” ujar Maruarar.
Ia menyebut kolaborasi seperti itu menjadi hal penting dalam mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh dan membantu masyarakat miskin mendapatkan tempat tinggal yang layak.
“Bagus yang dilakukan Bu Wali Kota itu. Terus terang, hal seperti ini jarang. Jadi rumah diperbaiki, warga juga bisa sementara tinggal di rusun,” katanya.
Maruarar juga menyinggung kondisi kesehatan salah satu warga yang ditemui saat peninjauan lapangan. Menurutnya, program BSPS tidak hanya berbicara soal pembangunan fisik rumah, tetapi juga bentuk perhatian negara terhadap kehidupan masyarakat kecil.
“Kita harus mengurus rakyat dengan hati dan perhatian. Presiden Prabowo selalu menekankan kepada kami agar program ini benar-benar dijalankan efektif, cepat, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menteri PKP menjelaskan, program BSPS tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Jika pada 2025 Sulawesi Tenggara hanya mendapatkan sekitar 1.129 unit bantuan bedah rumah, maka pada 2026 meningkat menjadi 8.973 unit.
“Kenaikannya mencapai 742 persen. Ini bentuk keberpihakan Presiden Prabowo kepada masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni,” ungkapnya.
Sebagian besar bantuan dialokasikan untuk kawasan pesisir sebanyak 7.238 unit, sementara wilayah perdesaan mendapat 902 unit dan kawasan perkotaan sebanyak 833 unit.
Khusus Kota Kendari, pemerintah menyiapkan 548 unit bantuan rumah yang tersebar di 11 kecamatan. Jumlah tersebut meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 121 unit.
Program BSPS menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan bantuan peningkatan kualitas rumah senilai Rp20 juta per unit. Salah satu calon penerima bantuan di Kelurahan Poasia diketahui hanya memiliki penghasilan sekitar Rp1 juta per bulan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan program bedah rumah merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat miskin.
“Kita ingin masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa merasakan kehadiran pemerintah,” kata Tito.
Ia menegaskan persoalan rumah tidak layak huni harus terus ditekan setiap tahun sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Bahtiar, menambahkan program BSPS tahun ini diproyeksikan mampu menyerap sekitar 35.892 tenaga kerja.
Menurutnya, tenaga pendamping teknis memiliki peran penting mulai dari verifikasi penerima bantuan, penyusunan anggaran pembangunan, hingga pengawasan kualitas bangunan di lapangan.
Peluncuran program BSPS juga dihubungkan secara virtual dengan sejumlah daerah di Sulawesi dan Gorontalo untuk memantau kesiapan pelaksanaan pembangunan rumah di masing-masing wilayah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala BPS RI, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei, Wali Kota Kendari, Wakil Wali Kota Kendari, Forkopimda serta sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah lainnya.
Penulis: Sumarlin
