SAMARINDA, MITRANUSANTARA.ID – Penguatan literasi di Indonesia tidak cukup dilakukan dengan menyediakan dan membagikan buku. Ketersediaan ruang baca, kapasitas pengelola, pemerataan akses pengetahuan, hingga keberlanjutan komunitas menjadi faktor penting dalam membangun budaya literasi di tengah masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) memiliki peran strategis sebagai ruang belajar dan pengembangan pengetahuan yang tumbuh dari inisiatif masyarakat.
Persoalan itu menjadi salah satu pembahasan dalam Temu Pegiat Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Nasional Ke-2 Tahun 2026 yang berlangsung di Samarinda, Kalimantan Timur, pada 6–8 November 2026. Kegiatan tersebut diikuti 145 peserta dari 17 provinsi untuk berbagi pengalaman, mengevaluasi tantangan, serta membahas masa depan gerakan literasi berbasis masyarakat.
Mengusung tema Menguatkan Ekosistem Gerakan Literasi Akar Rumpun, pertemuan ini mempertemukan pengelola taman bacaan, pegiat komunitas, serta sejumlah pemangku kepentingan di bidang perpustakaan dan pendidikan.
Salah satu agenda utama adalah Ngapeh Literasi yang menghadirkan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Prof. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D., dan Ketua Umum Pengurus Pusat Forum TBM, Dr. Opik, M.Pd. Diskusi tersebut dipandu Andi Diah Masita dari Pengurus Wilayah Forum TBM Sulawesi Tenggara.
Dalam forum itu, Prof. Aminudin Aziz menegaskan bahwa perpustakaan bukan sekadar tempat menyimpan dan meminjam buku, melainkan memiliki fungsi strategis dalam menjaga sejarah, ingatan kolektif, dan pengetahuan suatu bangsa.
Menurutnya, perkembangan perpustakaan mencerminkan sejauh mana sebuah bangsa memberikan perhatian terhadap pengetahuan dan warisan intelektualnya.
Namun, kondisi di lapangan masih menunjukkan sejumlah tantangan. Perpustakaan di berbagai daerah masih menghadapi keterbatasan fasilitas, dukungan anggaran, serta penempatan ruang yang kurang strategis. Padahal, perpustakaan semestinya menjadi bagian penting dari infrastruktur pendidikan dan pengembangan pengetahuan masyarakat.
Prof. Aminudin juga menyoroti beragamnya kondisi pengelolaan TBM. Tidak semua komunitas memiliki sumber daya, fasilitas, dan kapasitas kelembagaan yang sama. Karena itu, kebijakan bantuan perlu mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masing-masing komunitas.
Ia mengingatkan bahwa penyaluran bantuan buku tidak serta-merta meningkatkan kemampuan literasi masyarakat. Buku yang telah disalurkan harus diikuti pengelolaan yang baik, kegiatan membaca, serta pendampingan agar benar-benar dimanfaatkan.
Dalam konteks tersebut, pesan penting yang mengemuka adalah bahwa keberhasilan bantuan bahan bacaan tidak hanya ditentukan oleh jumlah buku yang disalurkan, tetapi juga oleh keberlanjutan pemanfaatannya. Buku harus menjadi bagian dari aktivitas literasi yang hidup di tengah masyarakat.
Prof. Aminudin turut menekankan pentingnya penyederhanaan persyaratan administrasi dalam penyaluran bantuan bahan bacaan bermutu. Identitas TBM, pengelola, tempat kegiatan, dan bukti keberadaan komunitas tetap perlu diperhatikan. Namun, persyaratan yang terlalu rumit jangan sampai menghambat komunitas yang selama ini telah bekerja melayani masyarakat.
Pembaruan data TBM juga dinilai penting agar penyaluran dukungan dan pelaksanaan program dapat dilakukan berdasarkan informasi yang akurat.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Forum TBM, Dr. Opik, M.Pd., menegaskan bahwa TBM merupakan gerakan masyarakat, bukan satuan pendidikan formal. Keberadaannya tumbuh dari kebutuhan warga untuk membangun budaya membaca, memperluas akses pengetahuan, dan menyediakan ruang belajar alternatif.
Karena tumbuh dari inisiatif masyarakat, penguatan TBM tidak dapat dilakukan melalui pendekatan yang seragam. Setiap komunitas memiliki karakteristik, sumber daya, dan tantangan yang berbeda sehingga membutuhkan dukungan sesuai kondisi masing-masing.
Pandangan tersebut mempertegas bahwa komunitas literasi bukan sekadar penerima program pemerintah, melainkan pelaku utama yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam mengembangkan budaya baca di lingkungannya.
Berbagai pengalaman peserta dalam pertemuan tersebut turut menggambarkan ketimpangan akses pengetahuan yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Aslin, pegiat literasi dari Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, menyampaikan keterbatasan akses sumber pengetahuan di wilayahnya. Dalam kondisi tersebut, bantuan 100 buku sekalipun memiliki arti besar bagi komunitas yang belum mendapatkan akses bahan bacaan secara memadai.
Pengalaman itu menunjukkan bahwa pembahasan mengenai literasi nasional tidak bisa hanya bertumpu pada kondisi perkotaan. Bagi masyarakat di wilayah terpencil, ketersediaan buku dan ruang baca masih menjadi kebutuhan mendasar.
Ilham dari Forum TBM Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, mengangkat pentingnya kolaborasi lima unsur, yakni pemerintah, swasta, komunitas, keluarga, dan pers. Menurutnya, penguatan literasi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur tersebut, termasuk dukungan kebijakan yang memungkinkan masing-masing pihak berkontribusi.
Kolaborasi tersebut menjadi penting karena persoalan literasi tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Pemerintah memiliki kewenangan dalam kebijakan, dunia usaha dapat memberikan dukungan, komunitas menjadi penggerak, keluarga membangun kebiasaan membaca, sementara pers berperan memperluas informasi dan kesadaran publik.
Sementara itu, Safitri dari Forum TBM Kota Tarakan, Kalimantan Utara, memaparkan hasil inventarisasi RELIMA di sejumlah perpustakaan sekolah. Ia menemukan sejumlah persoalan, mulai dari keterbatasan ruang perpustakaan, koleksi yang masih didominasi buku teks, hingga pengelolaan yang belum optimal.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penyediaan buku saja belum cukup. Ketersediaan ruang, pengelolaan koleksi, serta program pemanfaatan bahan bacaan merupakan bagian penting dalam membangun budaya membaca.
Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Yoga Rifai Hamzah, Ketua Forum TBM Kabupaten Pekalongan, membagikan pengalaman gerakan “1.000 Buku, 1.000 Pelukan” yang menyasar anak-anak taman kanak-kanak. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan dan kemandirian RELIMA agar tetap berorientasi pada penguatan literasi masyarakat.
Adapun Mecky dari Nabire, Papua Tengah, menyampaikan gagasan tentang “mendaur ulang pikiran”. Aktivis tersebut memilih kembali ke kampung halaman untuk membangun taman baca dan menggerakkan program MABUK (Membaca Buku). Melalui gerakan itu, ia mengajak masyarakat membangun cara pandang yang lebih terbuka terhadap pengetahuan.
Beragam pengalaman tersebut menunjukkan bahwa tantangan literasi tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan rendahnya minat baca. Persoalan akses, distribusi sumber pengetahuan, ketersediaan fasilitas, tata kelola, dan keberlanjutan komunitas juga perlu mendapat perhatian.
TBM sendiri memiliki posisi penting sebagai bagian dari infrastruktur pengetahuan berbasis masyarakat. Keberadaannya tidak selalu diwujudkan dalam gedung besar atau fasilitas modern. Sebagian tumbuh dari rumah warga, ruang komunitas, balai desa, hingga tempat sederhana yang dikelola secara swadaya.
Kedekatan dengan masyarakat menjadi salah satu kekuatan TBM. Para pengelolanya mengenal kebutuhan lingkungan, memahami karakter anak-anak, serta dapat mengembangkan kegiatan berdasarkan persoalan dan potensi lokal.
Karena itu, keberhasilan TBM tidak semestinya hanya diukur dari jumlah koleksi buku atau banyaknya kegiatan yang diselenggarakan. Lebih dari itu, perlu dilihat sejauh mana ruang tersebut dimanfaatkan masyarakat, mampu memperluas akses pengetahuan, membangun kebiasaan membaca anak-anak, serta menjaga keberlanjutan aktivitas komunitas.
Penguatan literasi dengan demikian perlu diarahkan pada pembangunan ekosistem, bukan sekadar distribusi bahan bacaan. Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan dan fasilitasi, lembaga pendidikan dan kebudayaan dalam penguatan kapasitas, dunia usaha melalui kemitraan sosial, sementara komunitas menjadi penggerak yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Penyelenggaraan Temu Pegiat TBM Nasional Ke-2 di Samarinda juga memperlihatkan pentingnya dukungan lintas sektor dalam mengembangkan gerakan literasi.
Ketua Pelaksana kegiatan, Heni Wardatur Rohmah, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.
Apresiasi disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta perangkat daerah dan instansi terkait, Taman Budaya Samarinda, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Republik Indonesia, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Timur, Museum Mulawarman, Otorita Ibu Kota Nusantara, serta DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) yang turut memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Heni mengatakan, kontribusi berbagai pihak hadir dalam beragam bentuk, mulai dari dukungan kelembagaan, fasilitasi tempat, penguatan jejaring, hingga bentuk dukungan lainnya.
“Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Kami menyadari bahwa gerakan literasi merupakan pekerjaan besar yang tidak mungkin dilakukan sendiri oleh komunitas. Diperlukan kepedulian dan kolaborasi lintas sektor agar gerakan ini terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Heni, dukungan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dan literasi merupakan kepentingan bersama. Keberlanjutan gerakan membutuhkan ruang kolaborasi yang tidak berhenti pada satu kegiatan, tetapi berkembang menjadi kerja sama yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Yoga Rifai Hamzah juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Pekalongan dan Bunda Literasi Kabupaten Pekalongan yang telah mendukung keikutsertaan pegiat literasi daerah dalam pertemuan nasional tersebut.
Ia menilai dukungan pemerintah daerah terhadap pegiat literasi penting untuk memperluas jejaring, mendorong pertukaran pengetahuan, serta mengembangkan praktik-praktik baik antardaerah.
Temu Pegiat TBM Nasional Ke-2 di Samarinda menjadi pengingat bahwa membangun budaya baca tidak cukup melalui kampanye sesaat maupun distribusi buku dalam jumlah besar. Dibutuhkan investasi jangka panjang dalam pengembangan komunitas, peningkatan kapasitas pengelola, penyediaan ruang belajar, serta kebijakan yang menjamin pemerataan akses pengetahuan.
Komunitas literasi juga perlu ditempatkan sebagai mitra strategis, bukan sekadar penerima bantuan. Mereka memiliki pengetahuan lokal, pengalaman, dan kemampuan untuk mengembangkan solusi sesuai kebutuhan masyarakat di lingkungannya.
Karena itu, hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas perlu dibangun melalui kemitraan yang saling menguatkan, bukan hanya kerja sama yang berlangsung ketika ada program atau kegiatan tertentu.
Dari Samarinda, 145 pegiat literasi dari 17 provinsi membawa pulang pengalaman dan gagasan untuk mengembangkan gerakan literasi di daerah masing-masing. Tantangan selanjutnya adalah memastikan pertemuan tersebut menghasilkan kerja bersama yang berkelanjutan.
Sebab, literasi bukan sekadar urusan membaca buku, melainkan juga menyangkut kesempatan masyarakat memperoleh pengetahuan, mengembangkan daya pikir kritis, dan mengambil bagian dalam menentukan masa depannya.
Laporan: Yoga
