Hafidz Muksin menilai pembangunan budaya literasi tidak cukup mengandalkan birokrasi. Pemkab Malinau memberikan dukungan Rp15 juta per TBM setiap tahun dan mengalokasikan anggaran khusus literasi sekitar Rp2 miliar.
MALINAU, KALTIM, MITRANUSANTARA.ID – Pembangunan budaya literasi nasional membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, bukan hanya mengandalkan kebijakan pemerintah dan pendekatan birokrasi. Komunitas Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dinilai memiliki peran strategis dalam memperluas akses pengetahuan sekaligus membangun budaya membaca hingga ke tingkat akar rumput.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin, dalam Temu Pegiat TBM Nasional ke-2 Tahun 2026 di Kalimantan Timur, Sabtu (7/11/2026).
Dalam pemaparan bertajuk Bahasa dan Literasi Wujudkan Peradaban Bangsa, Hafidz menekankan pentingnya peningkatan kecakapan literasi, pemartabatan bahasa Indonesia, pelindungan bahasa dan sastra daerah, serta internasionalisasi bahasa Indonesia sebagai bagian dari pembangunan kebahasaan dan literasi nasional.
Menurutnya, komunitas TBM memiliki posisi penting karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Perannya tidak sebatas menyediakan tempat membaca, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam menerjemahkan kebijakan literasi menjadi kegiatan nyata dan berkelanjutan.
“Tugas pokok dan fungsi Badan Bahasa, khususnya dalam peningkatan kecakapan literasi nasional serta pelestarian bahasa dan sastra, tidak akan bisa berjalan optimal jika hanya mengandalkan pendekatan birokratis. Kami menyadari sepenuhnya bahwa FTBM adalah ujung tombak di akar rumput. Sinergi dengan teman-teman FTBM inilah yang memastikan program dan kebijakan literasi kami benar-benar membumi, hidup, dan berdampak langsung pada masyarakat sebagai fondasi kokoh peradaban,” ungkap Hafidz.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan literasi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan komunitas. Pemerintah berperan menyediakan kebijakan, dukungan anggaran, dan penguatan kapasitas, sedangkan komunitas menjadi penggerak yang memastikan program menjangkau masyarakat.
Salah satu contoh dukungan konkret pemerintah daerah terhadap gerakan literasi ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
Dalam forum tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malinau, Lewi, S.STP., M.Si., memaparkan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung keberadaan dan pengembangan komunitas TBM.
Pemkab Malinau memberikan dukungan sebesar Rp15 juta per tahun kepada setiap TBM. Selain itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran khusus kegiatan literasi sekitar Rp2 miliar.
Dukungan tersebut menunjukkan bahwa literasi tidak hanya ditempatkan sebagai kegiatan pelengkap dalam program pemerintahan. Pemerintah daerah menyediakan dukungan anggaran untuk memperkuat komunitas, meningkatkan aktivitas membaca, dan memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan.
Penguatan gerakan tersebut dilakukan melalui Ikatan Keluarga Baca Malinau (IKBM), organisasi yang dibentuk pada 2019 sebagai wadah koordinasi dan pengembangan komunitas TBM di Kabupaten Malinau.
IKBM berperan menjembatani pemerintah dan komunitas dalam menyusun program, meningkatkan kapasitas pegiat, serta menjaga keberlanjutan gerakan literasi.
“Kami menyadari bahwa jangkauan birokrasi sangat terbatas dalam menghadapi tantangan geografis Malinau. Oleh karena itu, Pemkab menempatkan pegiat TBM melalui IKBM sebagai mitra strategis, bukan sekadar objek program. Dukungan hibah rutin ini adalah bentuk afirmasi dan investasi jangka panjang, agar napas gerakan teman-teman komunitas tetap panjang dalam mengedukasi masyarakat hingga ke pelosok,” jelas Lewi.
Dukungan pemerintah tersebut berjalan beriringan dengan pertumbuhan jaringan TBM di Malinau. Berdasarkan paparan yang disampaikan, jumlah TBM meningkat dari lima unit dengan 11 pegiat pada 2020 menjadi 96 TBM dengan 768 pegiat pada periode 2025–2026.
Pertumbuhan tersebut menggambarkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi. Penguatan kelembagaan, pembinaan komunitas, dan dukungan anggaran menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem literasi yang berkelanjutan.
Selain memperluas jaringan komunitas, praktik pengembangan literasi di Malinau juga melibatkan pegiat TBM dalam menghasilkan bahan bacaan bermutu.
Pegiat TBM tidak hanya diposisikan sebagai penerima bantuan atau pengelola tempat membaca. Mereka juga dilibatkan dalam pengembangan buku yang mengangkat budaya, sejarah, tradisi, dan kearifan lokal.
Pendekatan tersebut dinilai penting karena komunitas memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat serta memahami kebutuhan pembaca di lingkungannya. Pengetahuan lokal yang selama ini berkembang secara turun-temurun dapat didokumentasikan menjadi bahan bacaan bagi generasi berikutnya.
Dengan demikian, gerakan literasi tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap buku, tetapi juga mendorong lahirnya pengetahuan yang bersumber dari pengalaman dan kehidupan masyarakat sendiri.
Kolaborasi pemerintah dan komunitas juga diperluas ke lingkungan sekolah melalui penyediaan buku bacaan bermutu, pendampingan perpustakaan sekolah, serta pelatihan dan pembinaan pegiat literasi.
Salah satu program tersebut dilaksanakan bersama SDN 005 Malinau Barat. Melalui pemetaan kebutuhan, pendampingan membaca, dan dukungan buku, program itu dilaporkan berhasil menjangkau 79,31 persen siswa yang mencapai kompetensi minimum literasi.
Capaian tersebut menjadi salah satu gambaran praktik penguatan literasi melalui kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan satuan pendidikan. Namun, keberlanjutan program dan evaluasi berkala tetap diperlukan untuk memastikan peningkatan kemampuan literasi siswa berlangsung secara konsisten.
Paparan Badan Bahasa dan praktik yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Malinau memperlihatkan pentingnya hubungan antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah.
Di tingkat nasional, Badan Bahasa mendorong peningkatan kecakapan literasi sekaligus pelindungan dan pengembangan bahasa serta sastra. Sementara di tingkat daerah, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks itu, komunitas TBM menjadi mitra strategis untuk memperluas akses bacaan, mengembangkan kegiatan literasi, melestarikan pengetahuan lokal, dan membangun budaya belajar di masyarakat.
Pengalaman Malinau juga memperlihatkan bahwa dukungan pemerintah tidak harus menghilangkan kemandirian komunitas. Sebaliknya, dukungan anggaran, pembinaan, dan kemitraan dapat memperkuat kapasitas komunitas sekaligus memberikan ruang bagi tumbuhnya inisiatif masyarakat.
Meski demikian, setiap daerah memiliki karakteristik geografis, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan fiskal yang berbeda. Karena itu, model Malinau tidak harus diterapkan secara seragam. Prinsip keberpihakan terhadap komunitas dan dukungan berkelanjutan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya.
Temu Pegiat TBM Nasional ke-2 Tahun 2026 mempertemukan ratusan pegiat literasi dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua. Kegiatan ini menjadi ruang pertukaran pengalaman sekaligus konsolidasi gerakan literasi nasional.
Ketua Panitia sekaligus Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Forum TBM, Heni Wardatur Rahmah, mengatakan pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan kolaborasi yang lebih konkret antara komunitas dan pemerintah.
“Temu Pegiat TBM Nasional tahun ini bukan sebatas ajang silaturahmi, tetapi ruang konsolidasi gagasan yang sangat krusial. Kami mempertemukan ratusan pegiat dari Sumatera hingga Papua agar terbangun pertukaran praktik baik. Harapan terbesarnya, dari IKN ini lahir kolaborasi konkret—baik antar-komunitas maupun dengan pemerintah—yang membuktikan bahwa memajukan literasi adalah tanggung jawab bersama, bukan lagi sekadar membebani pundak relawan,” ujarnya.
Ketua PW Forum TBM Kalimantan Timur, Dr. Rahmad Azazi, M.Pd., turut menyoroti pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat gerakan literasi di Kalimantan.
Menurutnya, sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan masih menghadapi tantangan ketimpangan akses pengetahuan antardaerah. Oleh karena itu, penguatan komunitas literasi dan dukungan pemerintah menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pertemuan nasional tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi berlanjut menjadi kerja sama konkret antara pemerintah, lembaga kebahasaan, perpustakaan, dan komunitas literasi.
Badan Bahasa telah menegaskan pentingnya peran komunitas dalam membumikan kebijakan literasi. Sementara itu, Kabupaten Malinau memperlihatkan bagaimana komitmen pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui dukungan anggaran, penguatan kelembagaan, dan program nyata.
Pada akhirnya, membangun peradaban literasi bukan semata-mata mendorong masyarakat membaca lebih banyak buku. Upaya tersebut membutuhkan kebijakan yang berpihak, komunitas yang berdaya, bahan bacaan bermutu, serta kesempatan yang merata bagi masyarakat untuk mengakses dan menghasilkan pengetahuan.
Ketika kebijakan nasional didukung komitmen pemerintah daerah dan kekuatan komunitas, literasi dapat tumbuh menjadi gerakan bersama untuk membangun peradaban bangsa.
Laporan: Yoga
