KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Berbagai persoalan yang selama ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota di kawasan Indonesia Timur, mulai dari pengelolaan sampah, keterbatasan fiskal daerah, hingga pembiayaan PPPK, mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah (Komwil) VI di Kota Kendari, Rabu (3/6/2026).
Ketua APEKSI Komwil VI yang juga Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan bahwa kolaborasi antarkota menjadi kunci dalam menjawab persoalan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini. Menurutnya, berbagai tantangan yang muncul tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dan pertukaran pengalaman antarwilayah.
“APEKSI harus menjadi ruang bersama untuk saling menguatkan. Kita ingin seluruh kota di kawasan timur berkembang bersama tanpa ada yang tertinggal,” ujar Siska.
Dalam rapat tersebut, Siska memaparkan sejumlah langkah strategis yang akan menjadi fokus Komwil VI pada tahun 2026. Salah satunya adalah mempercepat transformasi pelayanan publik berbasis digital yang kini menjadi kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan layanan darurat 112 milik Pemerintah Kota Kendari yang telah mendapatkan apresiasi nasional dari Kementerian Komunikasi dan Digital pada tahun 2025. Menurutnya, inovasi tersebut dapat menjadi model pelayanan publik yang diterapkan oleh kota-kota lain di wilayah timur Indonesia.
“Pelayanan publik harus semakin cepat, mudah, dan terintegrasi. Digitalisasi menjadi salah satu jawaban untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Selain digitalisasi, rapat juga membahas berbagai persoalan perkotaan yang menjadi tantangan bersama, mulai dari pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, banjir, kawasan kumuh, pembiayaan PPPK dan kondisi fiskal daerah.
Isu pengelolaan sampah menjadi salah satu topik yang paling banyak mendapat perhatian. Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, mengusulkan agar APEKSI mendorong lahirnya program pengelolaan sampah perairan yang melibatkan kerja sama antara pemerintah kota dan kabupaten.
Menurutnya, karakteristik wilayah Indonesia Timur yang didominasi kawasan kepulauan membuat persoalan sampah laut menjadi tantangan serius yang membutuhkan solusi lintas daerah.
“Pengelolaan sampah perairan harus menjadi agenda bersama karena banyak kota di kawasan timur berbatasan langsung dengan laut dan pulau-pulau kecil,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual, Amir Rumra, menyoroti persoalan fiskal yang saat ini dirasakan hampir seluruh daerah di Indonesia Timur. Ia menyebut sebagian besar kota masih memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas sehingga sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Menurut Amir, efisiensi anggaran dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi dua persoalan utama yang perlu diperjuangkan bersama melalui APEKSI.
“Kita menghadapi tantangan yang sama. Karena itu suara daerah harus disampaikan secara bersama-sama agar mendapat perhatian pemerintah pusat,” katanya.
Ia juga mengusulkan agar pembiayaan PPPK dapat menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sehingga tidak semakin membebani kemampuan keuangan daerah.
Hal senada disampaikan Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi sehingga perubahan kebijakan fiskal nasional akan berdampak langsung terhadap kemampuan daerah menjalankan pembangunan.
Selain persoalan fiskal, Ely juga menyoroti pentingnya penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada sektor ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.
“Wilayah Indonesia berada di kawasan Ring of Fire. Karena itu kapasitas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Raker tersebut juga menyusun berbagai usulan yang akan dibawa ke Rakernas APEKSI 2026 di Kota Medan. Beberapa isu yang menjadi prioritas antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan transformasi digital, hilirisasi ekonomi daerah, transformasi hijau, tata kelola lingkungan, serta penguatan tata kelola keuangan daerah.
Di akhir forum, seluruh peserta menyepakati berbagai rekomendasi strategis untuk diperjuangkan pada tingkat nasional. Para kepala daerah juga menyetujui Kota Jayapura sebagai tuan rumah Rapat Kerja APEKSI Komwil VI tahun 2027.
Penulis: Sumarlin
