KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Pemerintah Kota Kendari melalui Inspektorat menggelar Klinik Pelatihan Evaluasi Reformasi Birokrasi yang diikuti oleh 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 4 bagian unit pengampuh reformasi birokrasi, Selasa (1/7/2025). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi yang tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi menekankan hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten III Setda Kota Kendari, Imran Ismail, yang mewakili Wali Kota Kendari. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Seiring dengan perubahan arah kebijakan nasional, reformasi birokrasi kini tidak lagi sekadar urusan dokumen dan laporan. Fokus kita bergeser pada capaian yang nyata, perubahan yang bisa langsung dirasakan masyarakat dalam pelayanan publik,” ujar Imran.
Imran Ismail menambahkan, salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi adalah perubahan dalam pelayanan publik yang semakin cepat, murah, transparan, dan mudah diakses. Oleh karena itu, para peserta diminta untuk serius mengintegrasikan hasil pelatihan ini dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja di unit masing-masing.
“Transformasi birokrasi harus kita mulai dari mindset dan budaya kerja. Reformasi ini tidak hanya untuk mengejar nilai, tapi untuk menghadirkan pemerintahan yang benar-benar melayani,” katanya.
Inspektur Kota Kendari, Sri Yusnita, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan semata pelatihan teknis. Klinik pelatihan ini dirancang sebagai ruang pembelajaran bersama antar-OPD, agar semua pihak memahami indikator baru reformasi birokrasi, menyesuaikan strategi pelaksanaan di masing-masing instansi, serta menyelaraskan dengan core values ASN, yakni BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
Menurutnya, keberhasilan reformasi birokrasi membutuhkan sinergi kuat lintas unit kerja, bukan hanya mengandalkan satu atau dua OPD. “Ini adalah gerakan kolektif. Tanpa keterlibatan aktif semua ASN, reformasi birokrasi hanya akan jadi slogan,” ungkapnya.
Dalam klinik ini, peserta juga diajak memahami skema penilaian reformasi birokrasi yang kini berbasis hasil. Mereka diberikan simulasi penilaian, studi kasus, hingga praktik evaluasi dengan pendekatan berbasis dampak. Tujuannya agar implementasi di masing-masing perangkat daerah tidak sekadar menggugurkan kewajiban administratif, tetapi benar-benar memberi nilai tambah bagi masyarakat.
Dengan adanya kegiatan ini, Pemkot Kendari berharap akan lahir banyak inisiatif dan inovasi dari setiap OPD yang dapat mempercepat tercapainya tujuan reformasi birokrasi. Semua pihak diharapkan menjadikan pelatihan ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan pemerintahan yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan. (ADV)
Penulis : Ibnu
Editor : Sumarlin
