KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Anomali cuaca yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir kembali mengingatkan pentingnya penanganan banjir secara menyeluruh di Kota Kendari. Curah hujan yang berlangsung dalam durasi panjang tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga memicu kerugian material akibat meluapnya sejumlah sungai dan saluran drainase di kawasan perkotaan.
Pemerintah bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari kini mempercepat berbagai langkah pengendalian banjir, mulai dari normalisasi sungai, pembangunan tanggul, pengerukan sedimen hingga penataan sistem drainase perkotaan. Seluruh upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir yang setiap tahun menghantui Kota Kendari.
Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BWS Sulawesi IV Kendari, Arif Diaksa, menjelaskan kondisi geografis Kendari menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan sumber daya air. Kota ini berada di kawasan yang dikelilingi perbukitan pada bagian hulu, memiliki dataran rendah di wilayah perkotaan, serta dialiri sekitar 20 anak sungai yang bermuara ke Teluk Kendari.
Karakteristik tersebut menyebabkan sedimentasi di alur sungai berlangsung sangat cepat, terutama di muara Sungai Wanggu dan sejumlah sungai utama lainnya. Akibatnya, kapasitas tampung sungai terus berkurang sehingga air lebih mudah meluap ketika hujan turun dalam waktu lama.
“Banjir yang terjadi bukan semata-mata karena intensitas hujan tinggi, tetapi juga dipengaruhi kemampuan sungai menampung debit air. Saat hujan turun selama dua hingga tiga hari berturut-turut, sungai yang mengalami pendangkalan tidak lagi mampu mengalirkan air secara optimal,” jelas Arif.
Menurutnya, sedimentasi semakin diperparah oleh perubahan fungsi lahan di kawasan hulu. Aktivitas perkebunan, pertambangan, hingga pembangunan permukiman baru meningkatkan erosi yang akhirnya membawa material tanah ke badan sungai.
Pasca banjir besar yang melanda Kendari pada Mei lalu, BWS Sulawesi IV langsung melakukan penanganan darurat melalui pemasangan geobag untuk menutup pintu air, pemompaan genangan, serta membantu penyediaan posko pengungsian. Setelah masa tanggap darurat berakhir, pekerjaan dilanjutkan dengan normalisasi sungai secara bertahap mulai dari kawasan hulu Amohalo hingga wilayah hilir.
Saat ini, BWS juga tengah mempersiapkan pembangunan tanggul sepanjang sekitar satu kilometer di sepanjang Sungai Wanggu dan Sungai Lepo-Lepo. Proyek tersebut masih dalam proses lelang dan ditargetkan mulai dikerjakan pada akhir Juli hingga Desember 2026. Bersamaan dengan itu, pengerukan sedimen di muara Sungai Wanggu terus dilakukan menggunakan ekskavator standar maupun ekskavator amfibi untuk mengembalikan kapasitas aliran sungai.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Kendari mengakui persoalan banjir di kawasan perkotaan tidak hanya disebabkan kondisi sungai, tetapi juga dipengaruhi buruknya sistem drainase, penumpukan sampah, serta pesatnya pembangunan permukiman.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari, Muhammad Jayadi, mengatakan pemerintah mencatat sedikitnya terdapat sekitar 50 aliran sungai kecil yang harus mendapat perhatian karena berada di kawasan padat penduduk.
“Masalah banjir tidak bisa dipisahkan dari persoalan tata ruang, drainase, dan sampah. Karena itu penanganannya harus dilakukan secara terpadu agar hasilnya lebih efektif,” katanya.
Sebagai langkah pencegahan, Pemerintah Kota Kendari kini mewajibkan setiap pengembang perumahan menjalani proses kajian teknis sebelum memperoleh izin pembangunan. Melalui mekanisme tersebut, kondisi topografi dan sistem drainase kawasan akan dianalisis lebih awal sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Selain itu, pemerintah juga tengah merancang pembangunan kolam retensi berukuran kecil di sejumlah titik rawan genangan, di antaranya kawasan Tobuha di samping Rusunawa dan sekitar SMP Negeri 17 Kadia. Fasilitas tersebut akan berfungsi menampung sementara limpasan air hujan sebelum dialirkan ke sungai utama.
Jayadi mengakui keterbatasan anggaran daerah membuat pemerintah kota belum mampu membiayai proyek pengendalian banjir berskala besar yang membutuhkan investasi hingga ratusan miliar rupiah. Karena itu, sinergi dengan BWS Sulawesi IV menjadi solusi strategis, termasuk dalam penyusunan Detail Engineering Design (DED) sistem drainase utama di koridor Korumba, Bonggoya, dan Poresta.
Pemerintah juga terus menertibkan bangunan liar yang berdiri di sempadan sungai. Keberadaan bangunan tersebut dinilai mempersempit alur sungai, menghambat pekerjaan normalisasi, serta meningkatkan risiko banjir saat musim penghujan.
BWS Sulawesi IV dan Pemerintah Kota Kendari menegaskan normalisasi sungai bukan pekerjaan sesaat, melainkan program berkelanjutan yang harus dilakukan secara konsisten.
Keberhasilan pengendalian banjir tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat melalui kepatuhan menjaga sempadan sungai, tidak membuang sampah ke saluran air, serta mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Penulis: Sumarlin
