KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Praktik gratifikasi masih menjadi salah satu pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan. Karena itu, aparatur sipil negara (ASN) dituntut memiliki integritas dan keberanian menolak segala bentuk pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Pesan tersebut disampaikan Inspektur Kota Kendari, Sri Yusnita, saat menjadi narasumber pada Pertemuan Koordinasi Program Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Tingkat Kota Kendari yang digelar di salah satu hotel di Kota Kendari, Rabu (15/7/2026).
Dalam paparannya, Sri Yusnita menegaskan bahwa gratifikasi tidak selalu berbentuk uang. Berbagai bentuk pemberian seperti barang, komisi, potongan harga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, paket wisata, biaya pengobatan hingga kredit tanpa bunga juga dapat dikategorikan sebagai gratifikasi apabila berkaitan dengan jabatan.
Ia mengingatkan, setiap pemberian yang diterima penyelenggara negara atau ASN dan berhubungan dengan jabatan serta bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila tidak dilaporkan sesuai ketentuan.
“Integritas merupakan benteng utama dalam mencegah praktik korupsi. Setiap aparatur harus mampu menolak segala bentuk gratifikasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” tegas Sri Yusnita.
Selain membahas gratifikasi, Inspektur Kota Kendari juga menguraikan berbagai modus korupsi yang kerap ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mulai dari praktik suap dalam proses perizinan, pemotongan dana hibah dan bantuan sosial, setoran paksa kepada bawahan, pungutan liar kepada masyarakat, proyek fiktif, jual beli akses pelayanan, fee proyek, penurunan spesifikasi pekerjaan, mark up anggaran, hingga praktik jual beli jabatan.
Menurutnya, pemahaman terhadap berbagai modus tersebut penting agar aparatur mampu mengenali potensi penyimpangan sejak dini dan tidak terjebak dalam tindakan yang berujung pada pelanggaran hukum.
Sri Yusnita juga menyoroti faktor lain yang kerap menjadi pemicu terjadinya korupsi, yakni lingkungan keluarga. Gaya hidup yang berlebihan, tuntutan ekonomi, hingga pembiaran terhadap perilaku menyimpang disebut dapat mendorong seseorang menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.
Ia menjelaskan, niat melakukan korupsi akan semakin mudah diwujudkan ketika bertemu dengan peluang akibat lemahnya sistem pengawasan. Karena itu, selain membangun integritas individu, pemerintah juga harus memperkuat sistem pengendalian internal di setiap organisasi perangkat daerah agar celah penyimpangan dapat diminimalkan.
“Budaya antikorupsi harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan kerja. Ketika integritas menjadi budaya bersama, maka pelayanan publik akan semakin bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Sri Yusnita berharap seluruh peserta, khususnya jajaran sektor kesehatan, mampu menjadi teladan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bebas dari praktik gratifikasi maupun korupsi. Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga kepercayaan publik harus dijaga melalui profesionalisme dan integritas aparatur.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui edukasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan budaya kerja yang berintegritas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kegiatan itu diikuti sekitar 250 peserta yang terdiri atas jajaran Dinas Kesehatan Kota Kendari, kepala puskesmas, koordinator program Bidang P2P, pejabat administrator, pejabat fungsional, koordinator kepala sekolah dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), serta berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan.
Reporter: Ibnu
Editor : Sumarlin
