KENDARI, MITRANUSANTARA.id – Massa dari tiga sayap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yakni, Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI), Angkatan Muda Kabah (AMK), dan Gerakan Pemuda Kabah (GPK), menggelar unjuk rasa di depan kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kendari.
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap keputusan DPP dan DPW PPP Sultra yang mengusung Aksan Jaya Putra (AJP) dari Partai Golkar dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Kendari.
Massa dari ketiga sayap partai ini merasa kecewa karena PPP tidak memberikan dukungan kepada Abdul Razak, seorang kader internal yang dinilai memiliki kapabilitas dan loyalitas tinggi.
Ketua II AMK Sultra, Roslina Afi, menyatakan bahwa keputusan DPC PPP tidak sejalan dengan aspirasi akar rumput. “Kami merasa dikhianati dengan keputusan ini. Abdul Razak sudah banyak berkontribusi untuk partai dan masyarakat Kota Kendari, namun mengapa PPP lebih memilih Aksan Jaya Putra dari partai lain,” katanya.
Para demonstran menuntut agar DPC PPP segera mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dan mengusung Abdul Razak sebagai calon Wali Kota Kendari. Mereka juga meminta transparansi dalam proses pengambilan keputusan partai.
Menanggapi aksi ini, Ketua DPC PPP Kendari, Hasbudi, menjelaskan bahwa sesuai aturan organisasi, DPC telah merekomendasikan empat nama: Abdul Razak, Afdhal, AJP, dan dr. Sukirman.
“Kita harapkan tetap kader. Kalau bisa kader. Artinya ada kader kita mau bertarung, kita lepas tapi partai lain yang usung kan, tidak etis. Saya tidak menolak apa yang dikeluarkan oleh DPP tapi kita sangat mengharapkan yang direkomendasikan itu kader,” tegasnya.
Hasbudi mengaku, dalam pengambilan keputusan, DPC tidak terlalu banyak dilibatkan, dan keputusan diambil oleh DPW yang dipimpin oleh Andi Sumangerukka.
Menurutnya, Abdul Razak merupakan kader PPP yang memiliki peluang besar untuk memimpin Kota Kendari. Namun, berbagai persoalan di DPW PPP Sultra menyebabkan kader-kader potensial harus dikorbankan.
Hasbudi menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, DPC akan melakukan konsolidasi bersama para pimpinan DPC untuk menyikapi permasalahan ini.
Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Muhammad Kasim, menjelaskan bahwa keputusan mengenai pengusungan AJP sebagai Bacalon Wali Kota Kendari tidak melalui rapat bersama pengurus harian DPW.
“Dalam peraturan organisasi, ketika DPC telah mengeluarkan rekomendasi, maka DPW akan melakukan rapat bersama pengurus harian dan memanggil DPC untuk dimintai klarifikasi terkait rekomendasinya. Dari hasil rapat DPW itulah yang akan menjadi bahan rekomendasi ke DPP,” paparnya.
Kasim menuturkan, keputusan ini diambil tanpa melakukan rapat, dan langsung diutus ke DPP, sehingga keluar nama yang tidak disangka, bukan kader.
“Saya tidak tahu apakah dia tidak tahu aturan, atau dia punya misi tertentu yang tidak bisa diterjemahkan,” ujarnya.
Kasim menegaskan bahwa ke depan dirinya akan mendesak DPW PPP Sultra untuk melakukan rapat harian guna mengklarifikasi penyebab dan alasan dikeluarkannya rekomendasi bagi kader dari partai lain.
Penulis: Iwan
