KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, meninjau langsung kondisi rumah tidak layak huni milik Hatta Jumadia, warga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026). Dalam kunjungan itu, Menteri PKP didampingi Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae dan Ahmad Safei, serta sejumlah pejabat terkait.
Rumah sederhana yang ditempati Hatta bersama keluarganya menjadi perhatian pemerintah karena dinilai sangat memprihatinkan. Atap seng rumah terlihat berlubang, dinding kayu mulai rusak, dan rumah tersebut bahkan tidak memiliki fasilitas kamar mandi maupun toilet.
Saat berdialog langsung dengan Hatta, Maruarar Sirait menggali kondisi ekonomi keluarga tersebut. Hatta mengaku bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan yang tidak menentu untuk menghidupi empat anak dan seorang cucu yang tinggal bersamanya.
“Kerja pemulung, penghasilannya tidak menentu,” ujar Hatta di hadapan Menteri PKP.
Dalam dialog tersebut, Hatta juga mengaku pernah tinggal di bawah jembatan selama lebih dari satu tahun setelah terdampak kebakaran dan tidak memiliki tempat tinggal tetap. Kondisi itu membuat Menteri PKP tampak prihatin.
“Kalau mau BAB ke mana?” tanya Maruarar Sirait.
“Ke laut,” jawab Hatta singkat yang disambut suasana haru sekaligus keprihatinan para pejabat yang hadir.
Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan, keluarga Hatta masuk kategori desil satu atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Data tersebut diperkuat dengan kondisi rumah yang tidak layak, tidak memiliki fasilitas sanitasi, serta penggunaan listrik yang masih menumpang dari tetangga.
Dalam kesempatan itu, Menteri PKP memastikan rumah Hatta akan segera mendapatkan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Nilai bantuan awal yang disiapkan sebesar Rp20 juta.
Namun setelah melihat langsung kondisi bangunan, dan penilaian Kepala Balai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sulawesi 3 Bahtiar menilai kebutuhan renovasi rumah jauh lebih besar dan diperkirakan mencapai Rp80 juta. Kekurangan anggaran disebut akan dibantu oleh anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae.
“Kalau melihat kondisi rumahnya, tentu butuh biaya lebih besar supaya benar-benar layak dihuni,” kata Maruarar.
Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyatakan Pemerintah Kota Kendari juga akan memberikan dukungan tambahan bagi keluarga Hatta. Salah satunya dengan menyiapkan fasilitas rumah susun untuk tempat tinggal selama proses pembangunan rumah berlangsung.
“Kami siap membantu dan memastikan keluarga Pak Hatta mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak,” ujar Siska.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri PKP juga mengungkapkan adanya peningkatan signifikan bantuan rumah tidak layak huni di Sulawesi Tenggara pada tahun 2026. Jika tahun sebelumnya hanya sekitar 1.123 unit rumah yang mendapat bantuan, tahun ini meningkat menjadi 8.843 unit atau naik lebih dari 700 persen.
Khusus Kota Kendari, jumlah bantuan rumah layak huni juga naik dari 131 unit menjadi 548 unit pada tahun ini. Bahkan Menteri PKP menyatakan akan menambah kuota bantuan menjadi sekitar 800 unit untuk Kota Kendari.
Maruarar menyebut peningkatan program tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus hasil perjuangan anggota Komisi V DPR RI asal Sulawesi Tenggara.
“Kita ingin masyarakat tinggal di rumah yang layak, sehat, dan manusiawi,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan rumah Hatta mulai dikerjakan pada awal Juni dan rampung paling lambat 25 Agustus 2026. Menteri PKP meminta seluruh pihak memastikan proses pembangunan berjalan tepat waktu dan sesuai kebutuhan warga.
Pada kesempatan itu, menteri PKP juga menyerahkan bantuan sejumlah uang pada Jumadia untuk melanjutkan usaha jual gorengan yang selama ini diajalani.
Penulis: Sumarlin
