KENDARI, MITRANUSANTARA.ID — Pemerintah Kota Kendari mulai memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) di wilayah Kota Kendari. Langkah itu ditegaskan langsung Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, saat menerima kunjungan tim Badan Gizi Nasional di Ruang Rapat Wali Kota Kendari, Senin (25/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BGN agar program strategis nasional itu tidak hanya berjalan maksimal, tetapi juga aman, tepat sasaran, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.
Siska menyampaikan Pemerintah Kota Kendari menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap pelaksanaan MBG di daerah, khususnya di Kota Kendari yang kini menjadi salah satu wilayah dengan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbanyak di Sulawesi Tenggara.
“Pada prinsipnya kami Pemerintah Kota Kendari tentu sangat senang dengan kunjungan dari pihak BGN pusat karena ini menunjukkan perhatian terhadap Kota Kendari dan bagaimana program MBG ini bisa berjalan maksimal,” ujar Siska.
Dalam rapat tersebut terungkap, saat ini Kota Kendari telah memiliki 41 titik SPPG, dengan 39 di antaranya sudah beroperasi dan dua lainnya masih dalam tahap persiapan. Ke depan, jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 60 titik pelayanan.
Meski mendukung penuh pelaksanaan program MBG, Wali Kota menegaskan seluruh SPPG wajib memenuhi standar operasional, terutama menyangkut izin lingkungan, pengelolaan limbah, hingga Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menurutnya, pengawasan terhadap aspek sanitasi dan lingkungan menjadi hal penting agar pelaksanaan MBG tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Kami ingin semua SPPG sesuai SOP yang berlaku. Masalah SLHS, IPAL, dan dampak lingkungan harus segera dipenuhi karena ini berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Pemkot Kendari juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang melibatkan sejumlah OPD terkait untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Siska menegaskan, meskipun pelaksanaan MBG merupakan program nasional, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan dan keamanan program tersebut.
“Kalau terjadi sesuatu di lapangan, pasti kepala daerah yang dicari pertama. Karena itu kami merasa perlu ikut mengawasi dan memastikan semuanya berjalan baik,” katanya.
Selain pengawasan, Pemkot Kendari juga mendorong agar program MBG memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal. Wali Kota meminta tenaga kerja di setiap SPPG diprioritaskan bagi warga ber-KTP Kota Kendari sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran terbuka.
Tak hanya itu, ia juga meminta rantai pasok bahan baku MBG melibatkan UMKM lokal, koperasi, Bumdes, hingga pelaku usaha kecil di Kota Kendari.
“Kami ingin multiplier effect-nya terasa. UMKM, koperasi, dan masyarakat lokal harus dilibatkan sehingga uang yang berputar tetap berada di Kota Kendari,” ujarnya.
Perwakilan BGN, Arman, menjelaskan kunjungan tersebut merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBG di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Kota Kendari yang dijadikan salah satu daerah sampling nasional terkait pemberdayaan masyarakat dalam program MBG.
Menurutnya, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan mulai terjadi peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya standar kualitas dan legalitas usaha.
“Kami melihat banyak supplier mulai mengurus sertifikat halal, SLHS, hingga NIB karena memang standar quality control dari BGN cukup ketat,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan BGN lainnya, Agnes, mengungkapkan program MBG di Kota Kendari saat ini telah melibatkan sekitar 2.000 relawan kerja dan 273 supplier bahan baku, dengan total penerima manfaat mencapai lebih dari 107 ribu orang.
Dari jumlah tersebut, sekitar 91 ribu merupakan peserta didik, sementara sisanya terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Agnes menyebut perputaran anggaran MBG di Kota Kendari saat ini mencapai sekitar Rp1,6 miliar per hari, dengan sebagian besar dialokasikan untuk pembelian bahan pangan dan pemberdayaan masyarakat.
“Ini menjadi peluang ekonomi besar bagi daerah. Karena itu penting memastikan bahan baku dan supplier berasal dari Kota Kendari agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat lokal,” katanya.
Di akhir pertemuan, Wali Kota Kendari juga meminta agar pengelolaan sampah sisa makanan di setiap SPPG dilakukan secara terpisah dan ramah lingkungan, termasuk melalui sistem pemilahan sampah organik dan pengolahan menggunakan metode biopori maupun maggot.
Menurutnya, program MBG tidak hanya bicara soal pemenuhan gizi anak, tetapi juga harus menjadi momentum membangun kesadaran lingkungan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Penulis: Sumarlin
