MANADO, MITRANUSANTARA.ID – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempita Sulawesi Utara, Deddy Nalia, meminta Kapolda Sulawesi Utara bersama aparat penegak hukum (APH) segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi, khususnya terkait persoalan aktivitas pertambangan rakyat.
Deddy menegaskan, aksi demonstrasi tersebut bukan bertujuan menjatuhkan atau mendiskreditkan institusi Polri. Sebaliknya, aksi itu merupakan bentuk kepedulian masyarakat sekaligus dukungan agar kepolisian semakin baik dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Demo ini bukan untuk menjatuhkan Polri. Justru kami ingin mendukung Polri agar ke depan semakin baik. Polri dan masyarakat harus berjalan bersama demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” tegas Deddy Nalia.
Ia mengatakan, LSM Gempita mendukung program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto serta kebijakan Kapolri, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum, keamanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Deddy, organisasi masyarakat sipil memiliki tanggung jawab untuk menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, termasuk menyampaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah aktivitas pertambangan di Sulawesi Utara.
Ia menilai, persoalan pertambangan rakyat perlu diselesaikan melalui komunikasi terbuka dan pendekatan yang mengedepankan kepentingan masyarakat, tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
Deddy secara khusus menyoroti aktivitas pertambangan manual yang selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat. Menurutnya, pemerintah dan aparat terkait perlu memberikan kepastian mengenai status hukum serta aturan yang mengatur aktivitas pertambangan tersebut.
Jika aktivitas pertambangan memang diperbolehkan, masyarakat perlu memperoleh penjelasan mengenai mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi. Sebaliknya, apabila aktivitas tersebut harus dihentikan, pemerintah juga perlu menjelaskan dasar kebijakan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat.
“Kalau memang boleh dibuka, mari kita bicarakan baik-baik. Kalau harus ditutup, mari juga kita duduk bersama. Jangan sampai masyarakat terus berada dalam ketidakpastian. Ini negara hukum, sehingga semua harus berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Ia berharap persoalan pertambangan tidak berkembang menjadi ketegangan antara masyarakat dan aparat kepolisian. Karena itu, komunikasi, transparansi, dan pendekatan persuasif dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus mencegah potensi konflik di lapangan.
Deddy juga meminta Kapolda Sulawesi Utara memberikan perhatian serius terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui demonstrasi tersebut. Menurutnya, keterbukaan aparat dalam menerima kritik dan masukan merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat.
“Harapan kami, Polri bersama masyarakat benar-benar menjadi satu kesatuan. Kami ingin situasi pertambangan di Sulawesi Utara berjalan tertib, aman, dan tidak menimbulkan konflik. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat,” tutup Deddy Nalia.
Laporan: Redaksi
