KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kendari dalam beberapa hari terakhir memicu kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Untuk memastikan kondisi di lapangan, Pemerintah Kota Kendari bersama PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta tim pengawas Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak), Jumat (7/8/2026).
Empat SPBU menjadi sasaran pemantauan, yakni SPBU Martandu, Tapak Kuda, Teratai, dan Kongoasa. Sidak dilakukan untuk mengecek stok BBM sekaligus mengidentifikasi penyebab antrean panjang yang terjadi di beberapa titik.
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa antrean bukan dipicu oleh kelangkaan pasokan BBM, melainkan meningkatnya pembelian masyarakat yang cenderung melakukan pengisian penuh atau full tank. Kondisi tersebut membuat waktu pelayanan di setiap dispenser menjadi lebih lama dibandingkan hari biasa.
Selain itu, tim juga menemukan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat. Sebagian pengguna Pertamax memilih beralih menggunakan Pertalite, sehingga terjadi peningkatan volume kendaraan di SPBU yang melayani BBM bersubsidi. Sebaliknya, SPBU Tapak Kuda yang tidak menjual Pertalite terlihat relatif lengang.
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Wawan Astanto, menegaskan bahwa hasil koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM di Kota Kendari masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Stok BBM dalam kondisi aman. Antrean yang terjadi bukan karena pasokan berkurang, tetapi karena meningkatnya volume pembelian masyarakat. Kami mengimbau warga tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan, tidak perlu melakukan panic buying,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi terkait ketersediaan BBM dan selalu mengacu pada informasi resmi dari pemerintah maupun Pertamina.
Menurut Wawan, kepanikan masyarakat justru berpotensi memperpanjang antrean dan mengganggu kelancaran distribusi BBM di lapangan.
Dalam sidak tersebut, Hiswana Migas turut mengusulkan adanya kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi melalui surat edaran pemerintah daerah. Usulan itu membatasi pembelian maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat dan 10 liter per hari bagi kendaraan roda dua.
Pembatasan tersebut dinilai dapat membantu menjaga distribusi BBM bersubsidi tetap merata sekaligus mengurangi antrean di SPBU. Dengan konsumsi yang lebih terkendali, masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi dapat memperoleh layanan secara lebih adil.
Pemerintah Kota Kendari menyatakan akan terus memperkuat pengawasan bersama PT Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas melalui inspeksi berkala di seluruh SPBU. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Selain pengawasan, pemerintah juga akan meningkatkan sosialisasi mengenai penggunaan BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Edukasi kepada masyarakat dinilai penting untuk membangun kesadaran bahwa BBM bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok yang berhak, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana.
Dengan stok yang dipastikan aman dan pengawasan yang terus diperketat, Pemerintah Kota Kendari berharap masyarakat tetap tenang, tidak melakukan pembelian secara berlebihan, serta bersama-sama menjaga kelancaran distribusi BBM demi memenuhi kebutuhan seluruh warga Kota Kendari.
Penulis: Sumarlin
