KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Upaya membangun pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya mengandalkan aturan, sistem pengawasan, atau ancaman sanksi. Lebih dari itu, budaya antikorupsi harus dimulai dari keteladanan pemimpin yang mampu menunjukkan integritas dalam setiap kebijakan dan tindakan.
Pesan tersebut menjadi benang merah yang disampaikan Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, saat menjadi narasumber dalam Tayang Bincang Anindhacitya Edisi VIII Tahun 2026 yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara, Selasa (9/6/2026).
Dalam forum yang mengangkat tema “Leading by Example: Tone at the Top sebagai Penggerak Budaya Anti-Korupsi” itu, Siska menegaskan bahwa posisi seorang pemimpin bukan sekadar pengambil kebijakan, tetapi juga penentu arah budaya organisasi. Apa yang dilakukan pimpinan, menurutnya, akan menjadi cerminan sekaligus standar perilaku bagi seluruh aparatur di bawahnya.
Bagi Pemerintah Kota Kendari, komitmen tersebut menjadi penting mengingat jumlah aparatur yang mencapai lebih dari 7.000 ASN. Karena itu, upaya pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui regulasi, tetapi juga melalui pembangunan budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan akuntabilitas.
“Integritas harus dimulai dari pemimpinnya. Sebagai kepala daerah, saya harus menjadi teladan bagi seluruh ASN. Karena itu, Pemerintah Kota Kendari telah menerbitkan sejumlah kebijakan dan peraturan wali kota yang berkaitan dengan pencegahan korupsi, mulai dari upaya pencegahan hingga pemberian sanksi terhadap pelanggaran,” kata Siska.
Di Kota Kendari, komitmen itu diwujudkan melalui berbagai instrumen pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah kota membuka ruang pengaduan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta layanan darurat 112 yang beroperasi selama 24 jam.
Keberadaan kanal pengaduan tersebut memungkinkan masyarakat melaporkan berbagai dugaan pelanggaran, termasuk penyalahgunaan kewenangan maupun praktik yang berpotensi merugikan kepentingan publik. Setiap laporan, kata Siska, akan ditindaklanjuti secara profesional dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Selain membangun sistem pengawasan, Pemkot Kendari juga berupaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi jangka panjang. Salah satunya melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang ditujukan bagi ASN maupun masyarakat.
Menurut Siska, tantangan terbesar dalam membangun pemerintahan yang bersih bukan hanya pada aspek teknis, melainkan perubahan pola pikir. Karena itu, seluruh aparatur terus diingatkan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil memiliki konsekuensi hukum maupun moral.
“Perubahan pola pikir memang menjadi tantangan terbesar. Namun saya selalu mengingatkan ASN bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan pertanggungjawaban. Karena itu, kami tidak ragu memberikan sanksi kepada siapa pun yang terbukti melanggar aturan,” tegasnya.
Di tengah tuntutan publik terhadap pelayanan yang semakin transparan dan akuntabel, komitmen antikorupsi menjadi salah satu fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Bagi Pemkot Kendari, integritas bukan sekadar slogan, melainkan prinsip yang harus hadir dalam setiap proses pelayanan dan pengambilan kebijakan.
Melalui keteladanan pemimpin, sistem pengawasan yang terbuka, serta peningkatan kapasitas aparatur, Pemerintah Kota Kendari berharap budaya antikorupsi dapat tumbuh menjadi kesadaran kolektif yang mengakar, bukan hanya di lingkungan birokrasi tetapi juga di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tenggara, Hari Bowo, yang menyebut bahwa keberhasilan membangun budaya antikorupsi sangat ditentukan oleh tone at the top atau atmosfer etis yang dibangun oleh pimpinan organisasi.
Menurutnya, budaya antikorupsi tidak lahir secara instan melalui aturan tertulis, melainkan tumbuh dari konsistensi pemimpin dalam menunjukkan komitmen moral, mengambil keputusan yang berintegritas, serta menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi etika. (ADV)
Penulis: Sumarlin
