MEDAN, MITRANUSANTARA.ID – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, memanfaatkan momentum Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVIII di Medan untuk menyuarakan berbagai persoalan strategis yang dihadapi pemerintah kota di kawasan Indonesia Timur. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) VI APEKSI, Siska memaparkan laporan komisariat pada Sidang Pleno II, Kamis (2/7/2026).
Laporan tersebut berisi sejumlah rekomendasi hasil pembahasan pemerintah kota yang tergabung dalam Komwil VI sebagai bahan masukan kepada pemerintah pusat dalam rangka mempercepat pembangunan daerah sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam pemaparannya, Siska menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas masih menjadi kebutuhan utama di kawasan Indonesia Timur. Menurutnya, pembangunan sarana pendukung industri dan perdagangan, perluasan elektrifikasi kampung, penyediaan rumah layak huni, hingga penguatan layanan publik berbasis digital merupakan fondasi penting dalam meningkatkan daya saing daerah.
“Percepatan infrastruktur dasar dan konektivitas menjadi fondasi penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pembangunan sarana industri, perdagangan, elektrifikasi kampung hingga digitalisasi pelayanan publik harus terus didorong secara berkelanjutan,” ujar Siska.
Selain infrastruktur, Komwil VI juga memberikan perhatian besar terhadap pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah kota di kawasan timur Indonesia mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan sebagai langkah strategis untuk menekan angka stunting, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta memperkuat kualitas generasi masa depan.
Tidak hanya itu, pengembangan pendidikan vokasi, pendidikan inklusif melalui Unit Layanan Disabilitas, hingga peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah juga menjadi bagian dari rekomendasi yang disampaikan dalam sidang pleno.
Menurut Siska, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
“Kualitas sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang yang menentukan daya saing daerah. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan harus terus diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” katanya.
Pada aspek tata kelola pemerintahan, Komwil VI menilai implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah. Pemerintah kota juga mengusulkan agar kebijakan fiskal memperhatikan kemampuan masing-masing daerah, termasuk dalam pengaturan belanja pegawai agar tidak mengurangi kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, salah satu isu yang menjadi perhatian serius dalam laporan Komwil VI adalah skema pendanaan Program Strategis Nasional (PSN). Pemerintah kota mengusulkan evaluasi terhadap mekanisme pembiayaan berbagai program nasional agar tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Siska, kejelasan pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dalam proses pembebasan lahan, menjadi faktor penting untuk memastikan pelaksanaan proyek strategis nasional berjalan efektif tanpa membebani kemampuan fiskal daerah.
Melalui forum Munas APEKSI XVIII, Pemerintah Kota Kendari berharap berbagai rekomendasi yang disampaikan Komwil VI dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan pembangunan nasional yang lebih berpihak pada kebutuhan daerah.
Siska menegaskan, kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, khususnya kawasan Indonesia Timur.
Penulis: Sumarlin
