MUNA, MITRANUSANTARA.ID – Manajer APMS Putra Maligano, Muh Novard, angkat bicara menanggapi polemik harga Biosolar subsidi dan pelayanan BBM yang menjadi sorotan masyarakat di Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.
Novard menegaskan, pihak APMS tidak pernah memaksa maupun menekan pengecer untuk menetapkan harga jual Biosolar. Ia meminta persoalan perbedaan harga yang berkembang di masyarakat ditelusuri berdasarkan fakta transaksi dan mekanisme distribusi di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pemberitaan mengenai dugaan kejanggalan pelayanan BBM di Maligano, termasuk informasi harga Solar subsidi yang disebut mencapai Rp220 ribu per 20 liter.
Menurut Novard, informasi mengenai perbedaan nominal dari Rp136 ribu menjadi Rp160 ribu perlu dilihat secara menyeluruh, terutama dengan memperhatikan mekanisme distribusi, biaya angkut, dan aktivitas operasional di lapangan.
“Kami tegaskan bahwa pihak APMS tidak pernah menekan atau memaksakan harga kepada pengecer. Kalau ada lonjakan harga di lapangan, itu perlu ditelusuri siapa yang melakukan dan bagaimana mekanisme penjualannya. Jangan sampai persoalan di tingkat pengecer justru dibebankan kepada APMS,” ujar Muh Novard.
Ia menduga terdapat oknum tertentu yang memanfaatkan situasi distribusi untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penjualan kembali BBM dengan harga lebih tinggi.
Meski demikian, Novard meminta agar dugaan tersebut diperiksa secara objektif sehingga pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui berdasarkan bukti, bukan asumsi.
“Menanggapi pemberitaan yang beredar soal aksi demo dan isu harga di APMS Putra Maligano, mari kita bicara berdasarkan data dan aturan distribusi di lapangan, bukan sekadar asumsi. Silakan tabayyun dan cek fakta langsung sebelum menggiring opini,” tegasnya.
Selain persoalan Biosolar, Novard juga menjelaskan mengenai pembatasan pembelian Pertalite, yakni maksimal 20 liter untuk kendaraan roda empat dan 4 liter untuk kendaraan roda dua.
Menurutnya, pembatasan tersebut bukan semata-mata inisiatif petugas APMS, melainkan diterapkan berdasarkan arahan dan koordinasi dengan pihak Pertamina.
Kebijakan tersebut, kata dia, bertujuan mengantisipasi potensi kelangkaan stok, mengendalikan pembelian berulang, serta mencegah penimbunan BBM agar distribusi dapat berlangsung lebih merata.
“Pembatasan Pertalite, maksimal 20 liter untuk mobil dan 4 liter untuk motor, bukan kemauan petugas SPBU semata. Aturan ini sesuai arahan dari pihak Pertamina. Tujuannya untuk mengantisipasi kelangkaan stok dan mencegah penimbunan agar semua masyarakat kebagian,” jelas Novard.
Terkait kendaraan yang belum memiliki barcode atau kode QR untuk pembelian BBM bersubsidi, Novard menyebut pihaknya tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kebijakan dan mekanisme yang berlaku.
“Kendaraan tanpa barcode pun tetap kami upayakan untuk dilayani semaksimal mungkin sesuai kebijakan yang ada. Kami ingin masyarakat tetap mendapatkan pelayanan, tetapi ketentuan penyaluran BBM bersubsidi juga harus diperhatikan,” ungkapnya.
Novard juga mengungkapkan bahwa proses penerimaan pasokan BBM di APMS Putra Maligano pernah mendapat pengawasan langsung dari tim Pertamina.
Pengawasan tersebut, menurut keterangannya, berlangsung saat mobil tangki kedua yang membawa pasokan BBM tiba di lokasi APMS.
“Waktu mobil tangki kedua masuk, ada tim dari Pertamina yang melakukan pengawasan langsung di lapangan. Jadi, proses penerimaan pasokan tersebut juga berada dalam pengawasan pihak Pertamina,” katanya.
Ia berharap fakta tersebut turut menjadi bahan penelusuran dalam melihat mekanisme penerimaan dan distribusi BBM di APMS Putra Maligano. Pihaknya juga terbuka apabila Pertamina maupun instansi terkait hendak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pengiriman, volume penerimaan, dan catatan penyaluran.
Mengenai dugaan pengisian Pertalite tanpa menggunakan nozzle sebagaimana disoroti dalam pemberitaan sebelumnya, pihak APMS menyatakan terbuka terhadap pemeriksaan teknis untuk memastikan kesesuaian peralatan dispenser, ketepatan takaran, serta prosedur pelayanan kepada konsumen.
Lebih lanjut, Novard menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan aksi demonstrasi maupun kritik yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati.
Namun, ia berharap setiap informasi yang berkembang tetap mengedepankan prinsip tabayyun, verifikasi, dan keberimbangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Demo dan kritik itu wajar dalam demokrasi, tapi informasi yang utuh jauh lebih penting. Kami berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi dan tidak salah sasaran dalam menyikapi persoalan ini,” tuturnya.
Novard menambahkan, APMS Putra Maligano tetap berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
Pihaknya juga mengajak masyarakat, pemerintah daerah, Pertamina, dan seluruh pihak terkait untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan distribusi BBM di Kecamatan Maligano berdasarkan data dan fakta di lapangan.
Sementara itu, mitranusantara.id, sedang menelusuri keterangan mengenai dasar pembatasan Pertalite, pelayanan kendaraan tanpa barcode, serta ruang lingkup pengawasan saat mobil tangki kedua tiba masih. Demikian pula dugaan permainan harga oleh oknum pengecer.
Laporan: Novrizal R Topa.
