MUNA BARAT, MITRANUSANTARA.ID– Sengketa tanah tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat memecah hubungan keluarga hingga menghambat pembangunan desa. Untuk mencegah persoalan tersebut semakin meluas, Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat menggandeng kepolisian dan kejaksaan menggelar sosialisasi pencegahan konflik pertanahan, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Pertanahan Muna Barat itu diikuti Kapolsek Sawerigadi, perwakilan Polsek Tiworo Kepulauan dan Tiworo Tengah, para camat, kepala desa, lurah, perangkat desa, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dari sejumlah wilayah di Muna Barat.
Kepala Kantor Pertanahan Muna Barat, Romandhona Setyawan, hadir bersama Kasat Reskrim Polres Muna IPTU S. Jaya Tarigan, Sementara Kasi Intel Kejari Muna, Arbin Numan, mengikuti kegiatan melalui sambungan Zoom.
Dalam pemaparannya, Romandhona menekankan pentingnya masyarakat memahami perbedaan antara sengketa tanah dan penyerobotan lahan. Sengketa terjadi ketika dua pihak atau lebih sama-sama mengklaim memiliki hak atas bidang tanah yang sama. Sementara penyerobotan merupakan tindakan menguasai tanah milik orang lain tanpa alas hak secara melawan hukum.
“Kalau masing-masing punya surat tanah jangan langsung bilang penyerobotan, itu sengketa. Harus dicek dulu riwayat tanahnya di BPN dan diselesaikan melalui mediasi,” jelasnya.
Ia mengingatkan, sengketa yang dibiarkan berlarut-larut dapat menimbulkan kerugian berlapis. Tanah menjadi sulit diperjualbelikan, kepastian hukum terganggu, bahkan berpotensi memicu konflik antarkeluarga dan tetangga. Dalam skala lebih luas, persoalan kepemilikan lahan juga dapat menghambat pembangunan fasilitas umum maupun program sertifikasi tanah.
Karena itu, masyarakat diminta segera mengurus sertifikat, memasang patok batas tanah, menyelesaikan pembagian warisan, serta melakukan transaksi jual beli melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) resmi.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Muna IPTU S. Jaya Tarigan menegaskan, persoalan pertanahan harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan kekerasan. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, seperti merusak pagar, tanaman, mengusir paksa, maupun menganiaya pihak lain.
“Kalau ada yang merasa tanahnya diserobot, laporkan secara resmi. Jangan selesaikan dengan kekerasan. Negara hadir untuk menyelesaikan melalui hukum,” tegasnya.
Polres juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai mafia tanah, pemalsuan dokumen, dan penipuan transaksi jual beli lahan. Selain persoalan pertanahan, Jaya Tarigan turut mengajak masyarakat mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebiasaan membakar lahan untuk membuka kebun dinilai berisiko memicu kebakaran, gangguan kesehatan akibat asap, kerusakan lingkungan, hingga konflik dengan pemilik lahan di sekitarnya.
Ia meminta kepala desa dan masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api kepada pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, atau kepolisian terdekat.
Dari pihak kejaksaan, Kasi Intel Kejari Muna Arbin Numan menjelaskan bahwa, sengketa tanah yang awalnya bersifat perdata dapat berkembang menjadi perkara pidana apabila ditemukan unsur pemalsuan surat, penipuan, penggelapan, atau praktik jual beli ganda. Ia mengimbau masyarakat memeriksa keaslian dokumen dan riwayat tanah melalui BPN serta pemerintah desa sebelum melakukan transaksi.
Pada akhir kegiatan, Kantor Pertanahan Muna Barat menyerahkan sertifikat wakaf untuk tiga masjid. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum atas aset keagamaan.
Reporter: Laode Abubakar
Editor : Sumarlin
