MUNA BARAT, MITRANUSANTARA.ID – Polemik tapal batas antara Desa Marobea, Lakalamba, dan Lawada Jaya di Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, mendapat tanggapan dari Kantor Pertanahan setempat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menegaskan, penetapan batas wilayah administrasi desa merupakan kewenangan pemerintah daerah, bukan lembaga pertanahan.
Kepala Kantor Pertanahan Muna Barat, Romandhona Setyawan, menjelaskan bahwa kewenangan penetapan dan penegasan batas desa berada di tangan bupati atau wali kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
Menurutnya, BPN tidak memiliki kewenangan menentukan batas administrasi provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, maupun kawasan. Peran Kantor Pertanahan dalam persoalan tersebut lebih pada pendampingan pengecekan lapangan, terutama untuk mencegah terjadinya tumpang tindih sertifikat tanah akibat perubahan atau penegasan batas wilayah.
“Untuk menentukan tapal batas desa itu bukan kewenangan BPN, terkecuali penetapan batas sebidang tanah. Itu pun tidak semua bidang tanah, sedangkan kawasan hutan merupakan kewenangan kehutanan,” jelas Romandhona, Selasa (11/11/2026).
Ia menyarankan agar persoalan batas wilayah yang melibatkan ketiga desa tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah desa, serta camat setempat.
Jika telah ada kesepakatan resmi antardesa, Kantor Pertanahan Muna Barat siap membantu penyesuaian administrasi alamat sertifikat tanah warga yang terdampak perubahan batas wilayah.
Romandhona menjelaskan, warga cukup melampirkan surat keterangan dari pemerintah desa yang menerangkan kebenaran lokasi bidang tanah. Dengan demikian, penyesuaian alamat sertifikat dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan batas administrasi yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Dusun Desa Lakalamba, La Ode Rosa, mengatakan penentuan batas wilayah bukan bertujuan mengklaim atau mengambil alih lahan milik warga desa lain. Persoalan tersebut lebih berkaitan dengan kepastian administrasi pemerintahan, termasuk pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Ia mencontohkan, apabila tanah milik warga Lakalamba yang telah bersertifikat secara administrasi masuk wilayah Desa Marobea, alamat sertifikat diharapkan dapat disesuaikan. Hal serupa berlaku bagi warga Marobea apabila lokasi tanahnya masuk wilayah Lakalamba berdasarkan kesepakatan batas desa.
“Desa Lakalamba lahir dari Desa Marobea. Penentuan tapal batas ini penting agar masyarakat kedua desa lebih mudah mengurus administrasi, termasuk PBB,” ujarnya.
La Ode Rosa menegaskan, perbedaan administrasi wilayah tidak serta-merta mengubah kepemilikan tanah masyarakat. Karena itu, penyelesaian melalui musyawarah dan kesepakatan bersama dinilai penting agar persoalan tapal batas tidak berkembang menjadi konflik sosial.
Reporter : Laode Abubakar
Editor : Sumarlin
