KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Pemerintah Kota Kendari resmi menetapkan status tanggap bencana menyusul banjir besar yang melanda sejumlah wilayah akibat cuaca ekstrem dan hujan berintensitas tinggi selama beberapa hari terakhir. Status ini sampai 7 hari kedepan. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang rapat Wali Kota Kendari, Senin (11/5/2026).
Penetapan status tersebut dilakukan setelah banjir merendam delapan kecamatan dan menyebabkan ribuan warga terdampak. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengatakan kondisi banjir kali ini membutuhkan penanganan lintas sektor dan lintas pemerintahan karena dampaknya cukup luas.
“Sepertinya kita harus menetapkan status tanggap bencana. Mengingat Kendari ini merupakan muara dari beberapa kabupaten. Hujan sedikit saja sudah banjir, apalagi hujan yang berlangsung berhari-hari,” ujar Wali Kota dalam rapat tersebut.
Berdasarkan data sementara yang dipaparkan Pemerintah Kota Kendari, sebanyak 3.517 jiwa terdampak banjir dengan total rumah terendam mencapai sekitar 797 unit. Selain permukiman, banjir juga merendam sekitar 100 hektare lahan persawahan yang sebagian besar siap panen.
Wali Kota mengaku telah turun langsung meninjau sejumlah titik banjir bersama Kapolresta Kendari, Dandim 1417 Kendari, Babinsa, dan unsur Forkopimda lainnya. Dari hasil peninjauan itu, pemerintah menilai penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara parsial.
“Kita membutuhkan koordinasi penanganan lintas pemerintahan, baik provinsi maupun balai. Jangan hanya rapat lalu selesai tanpa realisasi. Masyarakat tidak peduli ini kewenangan siapa, yang mereka lihat pemerintah harus hadir,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, menjelaskan pihaknya sebenarnya telah menetapkan status siaga bencana sejak 6 Mei 2026 menyusul peringatan cuaca ekstrem dari BMKG.
Dalam empat hari terakhir, curah hujan tinggi menyebabkan sedikitnya 15 titik di Kota Kendari terdampak banjir dengan kondisi cukup parah di beberapa wilayah.
“Penanganan selama ini sudah dilakukan secara maksimal bersama stakeholder terkait. Tapi dampak bencana kali ini cukup luas sehingga perlu peningkatan status agar penanganannya lebih terkoordinasi,” katanya.
Wilayah yang terdampak banjir di antaranya kawasan Kali Wanggu, Lepo-Lepo, Kambu, Anduonohu, Wua-Wua hingga sejumlah ruas jalan utama kota. Beberapa titik bahkan sempat terisolasi akibat tingginya debit air.
Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menyebut banjir kali ini dipicu kondisi daerah resapan yang sudah tidak mampu lagi menahan debit air hujan. Air dari kawasan hulu langsung mengalir ke Kota Kendari melalui Sungai Wanggu yang melintasi hampir seluruh wilayah kota.
Meski demikian, ia mengklaim sejumlah wilayah yang sebelumnya rutin banjir mulai menunjukkan perbaikan setelah dilakukan normalisasi sungai dan pengerukan sedimentasi.
“Daerah yang sudah dilakukan perlakuan seperti Kali Korumba dan Lorong Lasolo kemarin relatif aman. Ini membuktikan normalisasi sungai sangat berpengaruh terhadap pengurangan banjir,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota Kendari juga mulai membahas langkah penanganan pascabanjir, mulai dari pembersihan rumah warga, normalisasi sungai, perbaikan tanggul, hingga penanganan kesehatan masyarakat terdampak.
Wali Kota meminta seluruh OPD bergerak cepat dan membagi tugas penanganan di tiap wilayah terdampak. Ia juga meminta Dinas PUPR segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan balai terkait penanganan infrastruktur pengendali banjir yang dinilai belum maksimal.
Selain kerusakan rumah dan fasilitas umum, banjir juga menyebabkan lumpur menumpuk di sejumlah kawasan permukiman. Pemerintah menargetkan proses pemulihan dilakukan secara bertahap agar aktivitas masyarakat bisa segera kembali normal.
“Kita harus hadir bersama masyarakat. Penanganan tidak boleh hanya fokus di satu titik saja. Semua wilayah terdampak harus disentuh secara merata,” tutup Wali Kota.
Penulis: Sumarlin
