KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Pemerintah Kota Kendari terus mematangkan langkah strategis pembangunan daerah melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya ditunjukkan dalam pertemuan Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, bersama Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) di ruang rapat Wali Kota Kendari, Rabu (6/5/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi rencana aksi kepala daerah yang sebelumnya disusun dalam program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD), sekaligus membahas peluang sinergi dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di Kota Kendari.
Dalam diskusi itu, Wali Kota menegaskan bahwa pelaksanaan program pemerintah membutuhkan kolaborasi lintas sektor, dengan dukungan teknis dari perangkat daerah seperti Bappeda, Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), serta Dinas Kominfo.
“Semua program kita jalankan bersama. Secara teknis dikoordinasikan oleh Bappeda, dengan melibatkan seluruh perangkat daerah agar pelaksanaannya lebih terarah,” ujarnya.
Siska mengungkapkan, terdapat tiga isu utama yang menjadi prioritas penanganan di Kota Kendari saat ini, yakni pengelolaan sampah, penanganan banjir, serta penyediaan air minum bagi masyarakat. Ketiga persoalan tersebut dinilai memiliki urgensi tinggi seiring pertumbuhan wilayah perkotaan.
Terkait pengelolaan sampah, Pemkot Kendari tengah mendorong sistem terpadu dari hulu hingga hilir, termasuk rencana pengembangan konsep *waste-to-energy* melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Target nasional yang ditetapkan pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi daerah.
“Kami sudah mulai dengan *pilot project* di satu kecamatan, di mana sampah dijemput langsung dari rumah warga. Tapi di TPA masih ada kendala, terutama dalam proses pemilahan,” jelasnya.
Selain itu, program Bank Sampah juga terus diperluas untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memilah sampah. Hingga kini, sekitar 30 dari 65 kelurahan telah memiliki Bank Sampah yang memungkinkan warga memperoleh nilai ekonomi dari sampah yang dikumpulkan.
Di sektor air minum, Pemkot Kendari juga telah menjalin kerja sama internasional, salah satunya dengan pihak Prancis untuk revitalisasi infrastruktur pendukung layanan air bersih.
Sementara itu, potensi daerah juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, termasuk pengembangan Kawasan Kendari Industrial Park (KKIP) seluas kurang lebih 1.500 hektare yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Wali Kota menilai forum internasional UCLG ASPAC menjadi momentum penting untuk membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara dalam mengatasi keterbatasan daerah, termasuk dalam hal teknologi dan pembiayaan.
“Melalui UCLG, kita berharap bisa belajar dari pengalaman daerah lain dan membuka peluang kolaborasi internasional,” katanya.
Perwakilan PYC, Maria Pinkan Serafien dan Nita Wartini, menyambut baik paparan yang disampaikan Pemerintah Kota Kendari. Mereka menilai sejumlah program yang dijalankan telah menunjukkan arah yang jelas, meski masih membutuhkan penguatan dari sisi sistem dan implementasi.
Ke depan, hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti oleh Bappeda untuk mendukung penyempurnaan rencana aksi kepala daerah. Pemerintah Kota Kendari berharap kolaborasi dengan PYC dapat mempercepat realisasi program prioritas, sekaligus mendorong pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Penulis: Sumarlin
