KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Pemerintah Kota Kendari merespons keluhan pengemudi ojek online (ojol) terkait pembatasan aktivitas penjemputan penumpang di kawasan pelabuhan. Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menerima langsung aksi unjuk rasa para driver dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat Mal Pelayanan Publik (MPP) Balai Kota Kendari, Rabu (29/4/2026).
Dalam dialog tersebut, perwakilan ojol menyampaikan keberatan atas larangan penjemputan di area pelabuhan yang dinilai berdampak langsung terhadap penghasilan mereka. Para pengemudi berharap adanya regulasi yang lebih jelas dan berkeadilan, sehingga mereka tetap dapat beroperasi tanpa mengganggu ketertiban kawasan.
Menanggapi aspirasi itu, Sudirman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan kepentingan para pengemudi, namun tetap harus mempertimbangkan aspek ketertiban dan kelancaran lalu lintas di area pelabuhan. Ia memastikan, persoalan tersebut akan segera dibahas secara menyeluruh melalui rapat lintas instansi.
“Pemkot akan memfasilitasi pertemuan bersama seluruh pihak terkait untuk mencari solusi terbaik. Kita ingin keputusan yang diambil tidak merugikan siapa pun,” ujarnya.
Rapat lanjutan itu rencananya melibatkan berbagai pihak, di antaranya PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Dinas Perhubungan kota dan provinsi, aparat kepolisian, TNI Angkatan Laut, DPRD, serta perwakilan asosiasi dan driver ojol. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan dapat diterapkan di lapangan.
Sudirman juga membuka peluang agar aktivitas penjemputan penumpang oleh ojol tetap diperbolehkan di kawasan pelabuhan, selama mengikuti aturan yang disepakati bersama. Namun, ia menegaskan bahwa praktik parkir sembarangan tetap tidak dibenarkan.
“Menjemput dan menurunkan penumpang bisa dilakukan, tapi tidak boleh parkir di area pelabuhan. Ini penting untuk menjaga kelancaran arus kendaraan,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan tidak ada tindakan intimidasi terhadap para pengemudi di lapangan. Kepastian hukum dan rasa aman bagi seluruh pihak menjadi perhatian utama dalam penyelesaian persoalan ini.
Melalui pendekatan dialogis dan kolaboratif, Pemerintah Kota Kendari berharap dapat menghadirkan solusi yang tidak hanya mengakomodasi kepentingan para pengemudi ojol, tetapi juga menjaga ketertiban dan kenyamanan di kawasan pelabuhan sebagai salah satu simpul transportasi penting di kota ini.
Penulis: Ibnu
