Oleh: Novrizal R Topa
MITRANUSANTARA.ID – Belakangan ini, perhatian publik Sulawesi Tenggara banyak tertuju pada polemik pergantian Ketua DPRD Sultra. Proses yang seharusnya berjalan melalui rapat paripurna justru tersendat karena dua kali gagal memenuhi kuorum. Akibatnya, hingga hari ini La Ode Tariala dari Partai NasDem masih menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD Sultra.
Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya urusan internal DPRD. Namun jika dicermati lebih jauh, ada hal menarik yang bisa dibaca dari peristiwa ini. Bukan sekadar soal pergantian jabatan, tetapi soal bagaimana kita memandang kekuasaan dalam politik.
Selama ini banyak orang menganggap bahwa ketika seorang tokoh memiliki pengaruh besar, memimpin partai besar, pernah menjadi gubernur dua periode, maka hampir semua keputusan politik yang diinginkannya bisa berjalan mulus. Logika itu mungkin terdengar masuk akal, tetapi politik sering kali tidak sesederhana itu.
Kasus yang terjadi di DPRD Sultra menunjukkan bahwa ada perbedaan antara memiliki pengaruh politik dan memiliki kendali penuh atas proses politik.
Partai NasDem sebagai pemilik kursi Ketua DPRD tentu memiliki hak untuk menentukan siapa kader yang akan menempati posisi tersebut. Itu hak politik yang diberikan oleh rakyat melalui pemilu. Ketika partai sudah mengambil keputusan, publik tentu berharap proses selanjutnya berjalan sesuai aturan yang ada.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Keputusan partai belum juga bisa dieksekusi karena mekanisme di DPRD belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Di sinilah saya melihat adanya apa yang bisa disebut sebagai ilusi politik.
Ilusi politik adalah keadaan ketika publik melihat seseorang atau sebuah kelompok memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi dalam kenyataannya kekuatan itu tidak selalu mampu menggerakkan semua hal sesuai keinginannya.
Kita sering melihat panggung politik dari kejauhan. Yang tampak adalah jabatan, pengaruh, jaringan, dan kekuasaan. Dari luar terlihat kokoh., terlihat seolah semua bisa diatur dan dikendalikan.
Padahal ketika masuk ke dalam, politik jauh lebih rumit.
Ada aturan yang harus dilalui. Ada kepentingan yang saling bertemu. Ada kelompok-kelompok yang memiliki perhitungan masing-masing. Ada pula dinamika yang tidak selalu terlihat oleh publik.
Karena itulah tidak sedikit keputusan politik yang terlihat mudah di atas kertas, tetapi sulit diwujudkan di lapangan.
Dalam konteks Sulawesi Tenggara, publik tentu bebas menilai situasi yang sedang terjadi. Ada yang menganggap ini sekadar persoalan teknis karena anggota dewan tidak hadir. Ada yang melihatnya sebagai bagian dari dinamika politik biasa. Namun ada pula yang mulai bertanya apakah keputusan partai memang masih memiliki daya dorong yang kuat untuk dijalankan.
Pertanyaan seperti itu wajar muncul. Sebab semakin lama sebuah keputusan tertunda, semakin banyak ruang bagi masyarakat untuk membangun persepsinya sendiri.
Yang perlu dipahami, persoalan ini sebenarnya bukan hanya tentang Ali Mazi, bukan pula hanya tentang La Ode Tariala. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana hubungan antara partai politik dan lembaga legislatif berjalan dalam praktik.
Partai memiliki kewenangan membuat keputusan politik, dan DPRD memiliki kewajiban menjalankan mekanisme kelembagaan. Idealnya kedua hal itu berjalan seiring, namun ketika salah satunya tersendat, publik mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Di sinilah letak pelajaran politik yang bisa kita ambil.
Bahwa kekuasaan tidak selalu berarti kendali penuh.
Bahwa pengaruh besar tidak selalu menjamin sebuah keputusan langsung terlaksana.
Dan bahwa dalam dunia politik, sering kali yang terlihat kuat belum tentu sepenuhnya berkuasa.
Karena itu, polemik Ketua DPRD Sultra hari ini mungkin bukan sekadar soal pergantian pimpinan dewan. Bisa jadi ini adalah gambaran nyata tentang bagaimana kekuasaan politik bekerja dalam kenyataan.
Sebuah kenyataan yang mengajarkan bahwa antara persepsi dan realitas sering kali terdapat jarak yang cukup lebar. Dan mungkin, di situlah ilusi politik itu berada.
Tentang Rubrik Buah Bibir
Buah Bibir merupakan rubrik yang menyajikan isu, peristiwa, dan fenomena yang sedang menjadi perbincangan publik. Materi yang dimuat bersumber dari berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat, media sosial, maupun ruang publik lainnya. Rubrik ini bertujuan menghadirkan perspektif, rangkuman fakta, serta dinamika opini yang berkembang, tanpa dimaksudkan sebagai putusan akhir atas suatu persoalan. Pembaca diharapkan tetap mengedepankan sikap kritis dan bijak dalam menyikapi setiap informasi yang disajikan.
