DEPOK, MITRANUSANTARA.ID – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mendorong transformasi tata kelola sampah yang tidak lagi berorientasi pada pola kumpul, angkut, dan buang, tetapi beralih menuju sistem pengelolaan yang terintegrasi dan berbasis ekonomi sirkular.
Gagasan tersebut disampaikan saat menghadiri forum City-to-City Learning and Innovation Lab: Waste Management Practices yang digelar United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) bersama Pemerintah Kota Depok di Margo City Hotel, Depok, Selasa (28/7/2026).
Forum yang berlangsung selama dua hari, 28–29 Juli 2026, itu menjadi ruang berbagi praktik terbaik pengelolaan sampah antardaerah. Sejumlah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota hadir untuk membahas strategi menghadapi persoalan sampah perkotaan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Kendari didampingi Kepala Bappeda Kota Kendari Muhammad Saiful, Kepala BRIDA Kota Kendari Seko Kaimuddin, serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari.
Wali Kota Siska menegaskan, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan meningkatkan kapasitas pengangkutan atau tempat pembuangan akhir. Menurutnya, pemerintah daerah perlu membangun sistem pengelolaan yang dimulai dari pengurangan timbulan sampah, pemilahan sejak dari sumber, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemanfaatan kembali sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi.
“Pengelolaan sampah harus bergerak dari pola kumpul, angkut, dan buang menuju sistem yang terintegrasi dan berbasis ekonomi sirkular. Hal ini membutuhkan kebijakan yang kuat, kelembagaan yang jelas, dukungan pembiayaan, teknologi yang sesuai, serta perubahan perilaku masyarakat,” ujar Siska.
Ketua Komisariat Wilayah VI APEKSI itu menjelaskan, Pemerintah Kota Kendari saat ini terus memperkuat sinergi antara organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan kelurahan, pelaku usaha, komunitas, hingga masyarakat dalam membangun sistem persampahan yang lebih efektif.
Langkah tersebut diwujudkan melalui peningkatan cakupan layanan persampahan, penguatan budaya pemilahan sampah dari rumah tangga, pengembangan bank sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), pengolahan sampah organik, serta penjajakan penerapan teknologi pengelolaan sampah yang sesuai dengan karakteristik Kota Kendari.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.
“Sampah bukan hanya persoalan kebersihan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, lingkungan, perubahan iklim, ketahanan kota, dan peluang ekonomi. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan mitra pembangunan menjadi kunci,” tegasnya.
Selama forum berlangsung, peserta juga membahas berbagai isu strategis, mulai dari penguatan kebijakan daerah, koordinasi kelembagaan, inovasi pembiayaan, model bisnis bank sampah, pemanfaatan material daur ulang, hingga integrasi aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam tata kelola persampahan.
Kepala Bappeda Kota Kendari Muhammad Saiful mengatakan, berbagai pengalaman yang diperoleh dari forum tersebut akan menjadi referensi dalam memperkuat integrasi program pengelolaan sampah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala BRIDA Kota Kendari Seko Kaimuddin menyatakan pihaknya siap mendukung melalui pengembangan inovasi dan kajian kebijakan, sedangkan DLHK akan memperkuat implementasi teknis di lapangan.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, peserta juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah lokasi pengelolaan sampah di Kota Depok pada 29 Juli 2026, di antaranya fasilitas pengolahan sampah organik berbasis maggot di Kelurahan Jatijajar serta praktik pengelolaan minyak jelantah dan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Baktijaya.
Penulis: Sumarlin
