KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Kendari tahun ini tidak lagi sekadar seremoni penyusunan program. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, secara terbuka menyoroti lemahnya kualitas perencanaan yang selama ini dinilai belum menyentuh persoalan riil masyarakat.
Hal itu disampaikan saat membuka Musrenbang RKPD Kota Kendari, Kamis (2/4/2026). Di hadapan ratusan peserta dari unsur pemerintah, DPRD, akademisi hingga pelaku usaha, Siska menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus berbasis identifikasi masalah, bukan sekadar menampung usulan.
“Yang sering terjadi, kita hanya berdiskusi berdasarkan laporan. Tapi di lapangan, masalahnya tidak tersentuh. Contoh paling nyata adalah banjir yang terus berulang,” tegasnya.
Menurut Siska, berbagai program penanganan banjir sebenarnya telah dilakukan dari tahun ke tahun. Namun, hasilnya belum maksimal karena tidak didukung analisis yang tepat dan sinkron antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menilai, lemahnya penentuan skala prioritas dan kurangnya integrasi antarprogram membuat sejumlah kebijakan tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
“Ini bukan soal tidak bekerja, tapi bagaimana kita bekerja dengan tepat. Kalau perencanaan tidak kuat, hasilnya pasti tidak maksimal,” ujarnya.
Siska bahkan mengakui harus turun langsung dalam penanganan banjir, termasuk berkoordinasi dengan pihak balai untuk meminta dukungan alat berat, bahkan di tengah masa libur jelang Lebaran.
“Kita sampai harus turun tangan langsung, karena kalau tidak, masyarakat yang terdampak. Ini menunjukkan bahwa perencanaan kita masih perlu diperbaiki,” katanya.
Di sisi lain, ia mengingatkan seluruh OPD agar tidak bekerja secara sektoral. Setiap program harus disusun berbasis kolaborasi lintas sektor, mulai dari pariwisata, pertanian, hingga UMKM.
“Kalau mau hasilnya bagus, semua harus terhubung. Jangan jalan sendiri-sendiri. Identifikasi masalah harus detail, baru kita tentukan intervensinya,” tambahnya.
Meski demikian, Siska mengakui sejumlah indikator makro Kota Kendari menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai angka 86 dan menempatkan Kendari di posisi enam nasional. Pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,16 persen, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 4,16 persen.
Namun, capaian tersebut belum membuatnya puas. Ia menyoroti masih tingginya tingkat pengangguran terbuka yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah kota.
“Ini tantangan kita. Makanya Musrenbang ini harus benar-benar kita maknai sebagai fondasi pembangunan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Siska juga memaparkan arah pembangunan Kota Kendari tahun 2027 yang difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta profesionalisme aparatur sipil negara.
Sejumlah program strategis nasional juga menjadi prioritas, di antaranya penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, swasembada pangan, hingga program makan bergizi gratis.
Ia menyebut, penanganan stunting di Kendari menunjukkan progres, dari sekitar 500 kasus kini turun menjadi 462 anak. Bahkan, Pemkot menerapkan kebijakan unik dengan mewajibkan pejabat menjadi orang tua asuh bagi anak terdampak stunting.
Tak hanya itu, dukungan terhadap program nasional juga terlihat dari pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Puatu dengan anggaran sekitar Rp200 miliar, serta program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang mencapai sekitar 1.200 unit.
Siska juga mengungkapkan, Kota Kendari akan menjadi tuan rumah pertemuan internasional UCLG ASPAC pada Mei mendatang. Momentum ini diharapkan menjadi titik dorong peningkatan citra kota di tingkat global.
Kepala Bappeda Kota Kendari, Muhammad Saiful, menambahkan bahwa Musrenbang ini merupakan puncak dari rangkaian perencanaan berjenjang mulai dari tingkat RT hingga kota. Hasil forum ini akan menjadi dasar penyusunan RKPD 2027.
“Prioritas pembangunan diarahkan pada sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi, guna mewujudkan kemandirian Kota Kendari yang berdaya saing,” jelasnya.
Penulis: Sumarlin
