JAKARTA, MITRANUSANTARA.ID — Komitmen pemerintah dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien kembali diperkuat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama strategis untuk mendukung implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), di hotel Bidakara Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Penandatanganan yang digelar secara nasional ini menjadi tonggak penting integrasi pengelolaan keuangan daerah berbasis digital. Melalui sistem ini, pencairan dana mulai dari penerbitan SPM hingga SP2D dapat dilakukan secara real-time, tanpa kertas (paperless), dan terhubung langsung antara pemerintah daerah dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Sebagai bentuk tindak lanjut, sebanyak 24 BPD dari seluruh Indonesia ikut menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Seluruh BPD yang terlibat telah melewati uji coba sistem dan memenuhi kesiapan teknis sesuai standar dari Bank Indonesia.
Peluncuran SP2D Online ini disambut antusias para kepala daerah, termasuk Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran yang hadir langsung dalam seremoni bersama Gubernur Sulawesi Tenggara dan perwakilan Pemda Konawe. Wali Kota Siska menilai sistem ini sebagai terobosan besar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di daerah.
“Kehadiran SP2D Online akan memberi dampak signifikan terhadap percepatan layanan keuangan daerah, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran,” ujar Wali Kota.
Wali Kota Kendari juga hadir didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kendari, Farida Agustina, menyatakan kesiapan teknis Kendari dalam menerapkan sistem ini sejalan dengan transformasi digital yang tengah digaungkan.
Kepala Badan Aset Daerah (BKAD) Kota Kendari, Farida Agustina, menjelaskan Pemkot Kendari tinggal menunggu hasil konsultasi Bank Sultra dengan Kemendagri.
“Untuk SP2D on line pihak Bank Sultra melakukan konsultasi lanjutan dengan Kemendagri khususnya Pusdatin selanjut, di BKAD melakukan pengaktifan pembukaan fitur SP2D on line melalui SIPD,” jelasnya.
Penulis: Rizal
Editor : Redaksi
