KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Penggunaan lagu dan musik untuk kepentingan komersial tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa memperhatikan hak penciptanya. Pelaku usaha yang memanfaatkan karya musik perlu memahami aturan pembayaran royalti, sementara pencipta lagu didorong mencatatkan karyanya agar memiliki bukti kepemilikan dan perlindungan hukum.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara melalui kegiatan diseminasi tata kelola royalti lagu dan musik, sosialisasi pencatatan hak cipta gratis, serta pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual di Kendari, Selasa (10/11/2026).
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sultra, Andi Basmal, mengungkapkan bahwa sebanyak 230 karya telah dicatatkan melalui bidang Kekayaan Intelektual di wilayah Sulawesi Tenggara. Jumlah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan hukum bagi pencipta dan pelaku seni.
Menurutnya, pencatatan hak cipta penting untuk mendokumentasikan karya sekaligus memperkuat bukti kepemilikan apabila terjadi persoalan hukum. Namun, perlindungan tidak cukup hanya dengan mencatatkan karya. Pemahaman mengenai hak ekonomi dan mekanisme royalti juga harus ditingkatkan.
Andi Basmal menyoroti perkembangan industri kreatif dan teknologi yang membuat lagu semakin mudah digunakan dan disebarluaskan. Di sisi lain, masih diperlukan pemahaman lebih luas mengenai penggunaan musik untuk kepentingan komersial, termasuk kewajiban membayar royalti sesuai ketentuan.
“Intinya memang bagaimana teman-teman pencipta ini bisa mendapat royaltinya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut membawa tiga fokus utama. Pertama, mendorong pencipta lagu memanfaatkan fasilitas pencatatan hak cipta secara gratis. Kedua, memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai tata kelola dan perhitungan royalti. Ketiga, mencegah pelanggaran kekayaan intelektual melalui edukasi dan peningkatan kesadaran hukum.
Bagi pelaku usaha, pemahaman ini penting agar penggunaan lagu atau musik dalam kegiatan komersial dilakukan secara bertanggung jawab. Sementara bagi musisi dan pencipta, pencatatan karya menjadi salah satu langkah untuk memperkuat posisi hukum serta memastikan hak ekonomi mereka mendapat perhatian.
Andi Basmal menilai Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif, khususnya bidang seni dan musik. Potensi tersebut perlu didukung sistem perlindungan yang memberikan kepastian bagi pencipta sekaligus pemahaman yang jelas bagi pengguna karya.
Karena itu, Kanwil Kementerian Hukum Sultra mendorong penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi pengusaha, dan komunitas seni. Edukasi mengenai hak cipta dan royalti diharapkan menjangkau lebih banyak pihak, tidak hanya kalangan musisi.
Melalui langkah tersebut, penggunaan karya musik diharapkan tidak lagi mengabaikan hak penciptanya. Sebab, menghargai sebuah lagu bukan hanya soal menikmati karya, tetapi juga menghormati kreativitas dan memberikan hak ekonomi kepada orang yang telah menciptakannya.
Penulis: Sumarlin
