KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Pemerintah Kota Kendari kembali turun langsung menyapa masyarakat melalui program Wali Kota Kendari dan Forkopimda Menyapa. Kali ini, menyasar warga Kecamatan Baruga dan Kecamatan Kambu. Kegiatan ini digelar di kawasan Kolam Retensi, Jumat (21/8/2026).
Wali Kota Kendari dr. Siska Karina Imran,l mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di tingkat kelurahan.
Menurutnya, program Wali Kota dan Forkopimda Menyapa dibagi menjadi lima titik kunjungan. Kegiatan di Baruga dan Kambu merupakan titik keempat, sebelum kunjungan terakhir di Kecamatan Wua-Wua dan Kadia.
“Kita hadir di sini lengkap semua. Saya, Pak Wakil, Ketua DPRD, Wakil Ketua, anggota-anggota dari semua dapil, Forkopimda dan seluruh OPD. Jadi semua lengkap, para pengambil kebijakan dan keputusan,” ujar Siska.
Ia menilai keterlibatan langsung seluruh pemangku kepentingan penting agar persoalan di masyarakat dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Sebab, pemerintah kota tidak mungkin melihat seluruh persoalan yang terjadi di setiap lingkungan tanpa masukan dari masyarakat.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah persoalan persampahan. Siska menyebut Kota Kendari menghasilkan hampir 300 ton sampah setiap hari, dengan sekitar 85 persen berasal dari rumah tangga.
Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan armada pengangkut sampah serta masih rendahnya kesadaran masyarakat memilah sampah dari rumah. Karena itu, Pemkot Kendari menyiapkan kebijakan Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) berbasis masyarakat.
Melalui program tersebut, masyarakat didorong membentuk lembaga pengelolaan sampah di tingkat lingkungan, mulai dari struktur, manajemen hingga operasionalnya. Sampah yang telah dipilah akan dikumpulkan dari rumah warga untuk kemudian dibawa ke tempat pemrosesan akhir.
“Persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab setiap orang. Karena itu harus kita jadikan kebiasaan dan karakter,” tegasnya.
Selain persampahan, Wali Kota juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara lurah, RW, RT, LPM, Karang Taruna, Posyandu, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat. Menurutnya, kekompakan di tingkat bawah menjadi kunci keberhasilan program pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Siska juga meminta agar masyarakat segera menyampaikan jika terdapat aparatur kelurahan yang tidak aktif dalam menjalankan tugas.
“Kalau ada lurahnya yang tidak aktif, sampaikan segera. Kita ganti,” katanya.
Sementara itu, aspirasi warga turut menyoroti persoalan banjir di wilayah Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga. Warga meminta pemerintah melakukan normalisasi Kali Lalolori sebagai salah satu langkah mengatasi genangan yang kerap terjadi.
Warga juga meminta pengawasan terhadap pembangunan kawasan perumahan yang diduga turut memengaruhi aliran air dan menjadi salah satu faktor penyebab banjir.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Wali Kota meminta seluruh perangkat wilayah lebih aktif memantau kondisi masyarakat dan menyampaikan kebutuhan yang sifatnya mendesak kepada pemerintah kota.
Selain menyerap aspirasi, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyaluran bantuan pangan pemerintah kepada masyarakat. Untuk Kecamatan Baruga tercatat sebanyak 1.743 kepala keluarga dan Kecamatan Kambu sebanyak 1.269 kepala keluarga yang menerima bantuan bagi masyarakat kategori desil 1 hingga desil 4.
Siska menegaskan penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data yang telah diverifikasi Dinas Sosial Kota Kendari. Jika ada warga yang merasa tidak layak menerima atau justru memenuhi kriteria tetapi belum mendapatkan bantuan, pemerintah membuka ruang untuk melakukan pemutakhiran data melalui RT dan kelurahan.
Ia berharap kegiatan Wali Kota dan Forkopimda Menyapa tidak berhenti sebagai agenda pertemuan, tetapi menjadi sarana memperkuat komunikasi pemerintah dengan masyarakat sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di tingkat wilayah.
Penulis: Sumarlin
