KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Kebijakan reformasi birokrasi yang dijalankan Pemerintah Kota Kendari mulai menunjukkan hasil nyata. Selain mendorong peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), langkah digitalisasi sistem kehadiran juga berhasil menghasilkan efisiensi anggaran daerah yang nilainya mencapai lebih dari Rp1,3 miliar.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan kebijakan yang diinisiasi Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berbasis kinerja.
Berdasarkan data Pemerintah Kota Kendari, efisiensi terbesar berasal dari penghematan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang mencapai Rp897.342.783 selama periode Januari hingga April 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penghematan tersebut merupakan dampak langsung dari penerapan sistem pengawasan kehadiran yang lebih akurat dan terintegrasi. Melalui sistem tersebut, pembayaran TPP dilakukan berdasarkan tingkat disiplin dan kehadiran pegawai yang tercatat secara objektif sehingga hak dan kewajiban ASN dapat berjalan seimbang.
Tak hanya itu, Pemkot Kendari juga berhasil memangkas pengeluaran rutin sekitar Rp470 juta per tahun yang sebelumnya digunakan untuk membayar honor petugas admin absensi manual di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dengan sistem absensi digital yang terhubung secara otomatis, proses pencatatan, verifikasi hingga rekapitulasi kehadiran pegawai kini dapat dilakukan tanpa membutuhkan tenaga administrasi khusus seperti sebelumnya.
Akumulasi dari dua komponen penghematan tersebut membuat total efisiensi anggaran yang berhasil dicapai Pemerintah Kota Kendari menembus angka Rp1,3 miliar.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan bahwa kebijakan peningkatan disiplin ASN bukan semata-mata untuk memperketat pengawasan pegawai, tetapi merupakan bagian dari upaya menciptakan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Pemerintah ingin memastikan setiap hak yang diterima ASN sejalan dengan kewajiban yang dilaksanakan. Disiplin kerja yang baik akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Siska.
Menurutnya, disiplin aparatur merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, berbagai langkah reformasi birokrasi terus dilakukan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung sistem kerja yang lebih efektif dan akuntabel.
Siska menambahkan, anggaran yang berhasil dihemat tidak akan berhenti sebagai angka dalam laporan keuangan, melainkan akan diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.
Langkah tersebut dinilai penting agar manfaat efisiensi birokrasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui program-program yang lebih produktif dan berdampak luas.
Di tengah tuntutan pengelolaan keuangan daerah yang semakin ketat, capaian efisiensi ini menjadi bukti bahwa transformasi birokrasi tidak hanya berdampak pada peningkatan disiplin ASN, tetapi juga mampu menciptakan ruang fiskal baru bagi pemerintah daerah.
Dengan total penghematan lebih dari Rp1,3 miliar, Pemerintah Kota Kendari menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam tata kelola pemerintahan dapat berjalan seiring dengan upaya peningkatan kinerja aparatur, sekaligus memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran daerah demi kesejahteraan masyarakat. (ADV)
