Suara dari Timur untuk Indonesia
Oleh: Molesara
Dewan Pengarah Setia Prabowo Sulawesi Tenggara
KENDARI – Pergantian Wakil Presiden Republik Indonesia bukan sekadar peristiwa politik yang menyisakan satu kursi kosong di pucuk kekuasaan. Ini adalah momentum penting yang akan menguji soliditas pemerintahan, arah kepemimpinan nasional, serta kemampuan Presiden Prabowo Subianto menjaga kesinambungan agenda pembangunan hingga akhir masa jabatannya.
Setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri pada 12 November 2026, perhatian publik kini tertuju pada satu pertanyaan besar: siapa yang akan mengisi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia?
Sejumlah nama mulai diperbincangkan. Dari kalangan partai politik, muncul nama Sufmi Dasco Ahmad, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bahlil Lahadalia, hingga Muhaimin Iskandar. Nama-nama lain dari kalangan teknokrat dan tokoh sipil juga masuk dalam ruang spekulasi politik nasional.
Namun, di tengah bermunculannya berbagai nama, ada satu pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah pengganti Gibran harus sekadar figur yang memiliki popularitas dan kekuatan politik, atau justru seseorang yang memahami secara mendalam arah perjuangan, karakter kepemimpinan, dan agenda besar Presiden Prabowo?
Menurut saya, persoalan ini tidak boleh dilihat semata-mata dari sudut pandang pembagian kekuasaan. Yang sedang dipertaruhkan adalah kesinambungan pemerintahan.
Bukan Sekadar Kedekatan, tetapi Kesamaan Arah Kepemimpinan
Presiden Prabowo sedang menjalankan pemerintahan dengan agenda pembangunan yang luas dan kompleks. Mulai dari penguatan ekonomi nasional, ketahanan pangan, hilirisasi industri, pemberantasan korupsi, hingga pemerataan pembangunan.
Agenda sebesar itu membutuhkan koordinasi pemerintahan yang kuat.
Karena itu, figur pengganti Wakil Presiden perlu memahami bagaimana Presiden bekerja, bagaimana keputusan strategis dirumuskan, serta bagaimana visi politik diterjemahkan menjadi kebijakan negara.
Di sinilah relevansi gagasan mengenai figur dari lingkaran inti pemerintahan dan perjuangan politik Prabowo.
Namun, kedekatan politik tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran. Loyalitas seorang Wakil Presiden pertama-tama harus ditujukan kepada konstitusi, negara, dan rakyat Indonesia.
Wakil Presiden juga bukan sekadar pelengkap Presiden. Ia memiliki tanggung jawab konstitusional yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh, termasuk memberikan pertimbangan kritis dan memastikan kebijakan pemerintahan berjalan sesuai kepentingan nasional.
Kesamaan visi harus berjalan bersama integritas, kapasitas, dan penghormatan terhadap prinsip demokrasi.
Jangan sampai pergantian Wakil Presiden justru menciptakan dua pusat orientasi kekuasaan. Pemerintahan membutuhkan koordinasi, bukan persaingan internal yang mengorbankan kepentingan rakyat.
Sufmi Dasco Ahmad dan Dimensi Kesinambungan Politik
Di antara nama yang berkembang dalam perbincangan publik, Sufmi Dasco Ahmad menarik untuk dibahas dari perspektif pengalaman kelembagaan dan perjalanan politik bersama Partai Gerindra.
Dasco bukan figur yang baru muncul dalam perjalanan politik Prabowo. Ia telah menjadi bagian dari perkembangan Partai Gerindra sejak 2008 dan menduduki sejumlah posisi strategis dalam struktur partai maupun lembaga legislatif.
Saat ini, Dasco menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029 dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra.
Pengalaman tersebut menempatkannya dalam ruang politik yang bersinggungan dengan dinamika parlemen, komunikasi antarkekuatan politik, serta konsolidasi organisasi.
Ada beberapa dimensi yang membuat rekam jejaknya relevan untuk diperbincangkan.
Pertama, pengalaman perjalanan politik. Dasco telah melewati berbagai fase perjuangan Partai Gerindra dan dinamika politik yang mengantarkan Prabowo ke kursi kepresidenan.
Kedua, pengalaman kelembagaan. Posisi Wakil Ketua DPR memberikan pengalaman dalam proses legislasi, pengawasan, dan koordinasi politik di lembaga perwakilan rakyat.
Ketiga, pengalaman komunikasi politik. Dalam pemerintahan dengan dukungan koalisi yang luas, kemampuan membangun komunikasi lintas partai dan kepentingan menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan.
Keempat, pemahaman terhadap dinamika pemerintahan. Pengalaman berada dalam lingkaran politik Gerindra memberikan konteks tersendiri untuk memahami arah perjuangan dan agenda Presiden Prabowo.
Meski demikian, seluruh pengalaman tersebut tetap harus diuji dengan pertimbangan yang lebih luas. Jabatan Wakil Presiden menuntut kapasitas kenegaraan, integritas, kemampuan koordinasi, serta komitmen terhadap kepentingan seluruh rakyat.
Kedekatan dengan Presiden merupakan satu dimensi. Tanggung jawab konstitusional adalah dimensi yang jauh lebih besar.
Jangan Jadikan Kursi Wakil Presiden sebagai Investasi Politik 2029
Ada satu hal yang tidak boleh diabaikan dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden: kepentingan pemerintahan tidak boleh dikalahkan oleh kalkulasi politik jangka pendek.
Jabatan Wakil Presiden bukan panggung untuk membangun kekuatan pribadi, memperluas pengaruh kelompok, atau menjadikannya kendaraan menuju kontestasi politik berikutnya.
Indonesia membutuhkan pemimpin yang bekerja untuk rakyat, bukan pemimpin yang sejak awal sibuk menghitung keuntungan politik masa depan.
Jika Presiden Prabowo memiliki agenda besar untuk membangun Indonesia, maka figur pendampingnya harus mampu menjalankan tanggung jawab pemerintahan dengan orientasi yang sama.
Perbedaan pandangan tetap diperlukan. Bahkan, kritik dan evaluasi internal merupakan bagian penting dari pemerintahan yang sehat.
Namun, perbedaan tersebut harus diarahkan untuk memperbaiki kebijakan, bukan menjadi sumber persaingan kekuasaan.
Negara tidak boleh menjadi arena pertarungan kepentingan individu.
Agenda Bangsa Jauh Lebih Besar daripada Perebutan Jabatan
Pergantian Wakil Presiden seharusnya menjadi kesempatan untuk kembali mengingatkan bahwa pekerjaan besar Indonesia masih sangat banyak.
Pemberantasan korupsi, pembenahan birokrasi, pemerataan ekonomi, penguatan industri nasional, dan pengelolaan sumber daya alam merupakan persoalan yang membutuhkan keseriusan kepemimpinan.
Salah satu persoalan yang harus mendapatkan perhatian adalah tata kelola pertambangan dan sumber daya alam.
Kekayaan alam Indonesia tidak boleh hanya menghasilkan keuntungan bagi segelintir pemilik modal, sementara masyarakat di sekitar wilayah pertambangan harus menanggung kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi.
Amanat Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi pijakan utama. Pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Begitu pula pemberantasan korupsi. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun. Penegakan hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tidak tunduk pada kepentingan politik.
Jika muncul dugaan pelanggaran hukum yang menyangkut institusi negara, termasuk persoalan dugaan penyadapan terhadap Presiden yang sempat menjadi perhatian publik, semuanya harus ditangani berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
Soliditas pemerintahan tidak boleh dimaknai sebagai perlindungan terhadap kesalahan. Justru pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang berani melakukan koreksi.
Suara dari Timur: Indonesia Tidak Boleh Hanya Berpusat di Jawa
Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia Timur, saya memandang bahwa momentum pergantian Wakil Presiden juga harus menjadi ruang refleksi mengenai keadilan representasi nasional.
Indonesia bukan hanya Jawa.
Indonesia adalah Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Ada Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sumatera, dan berbagai wilayah lain yang memiliki karakter, potensi, serta tantangan pembangunan masing-masing.
Selama ini, persoalan ketimpangan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah nasional.
Wilayah Indonesia Timur memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Pertambangan, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan berbagai sektor ekonomi lainnya menyimpan potensi besar untuk mendorong pertumbuhan nasional.
Namun, potensi tersebut harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat setempat.
Jangan sampai daerah hanya menjadi pemasok sumber daya, sementara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pengambilan keputusan tetap terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Karena itu, siapa pun yang mengisi jabatan Wakil Presiden harus memiliki perspektif pembangunan nasional yang utuh. Ia harus mampu memahami persoalan daerah dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya menguntungkan kawasan yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.
Representasi Indonesia Timur tidak harus dimaknai sebatas mencari pemimpin berdasarkan asal daerah. Yang lebih penting adalah memastikan kepentingan seluruh wilayah benar-benar diperjuangkan dalam kebijakan nasional.
Dari Timur, kami ingin melihat Indonesia dibangun dengan keadilan, bukan sekadar pemerataan dalam pidato.
Konstitusi Harus Menjadi Panglima
Dalam dinamika politik yang berkembang, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: proses pengisian jabatan Wakil Presiden telah memiliki mekanisme konstitusional.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, proses ini bukan semata-mata persoalan siapa yang paling dekat dengan kekuasaan atau siapa yang paling kuat dalam percaturan politik.
Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama, sementara MPR memiliki kewenangan memilih satu di antaranya.
Mekanisme tersebut harus dihormati sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia.
Karena itu, ruang diskusi publik tetap penting. Masyarakat berhak mengetahui rekam jejak, kapasitas, integritas, dan gagasan para figur yang masuk dalam pembahasan.
Jangan sampai proses pengisian jabatan strategis negara hanya menjadi transaksi politik antarkelompok tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat.
Penutup: Yang Dibutuhkan Indonesia adalah Kesinambungan, Bukan Sekadar Pergantian
Pada akhirnya, pergantian Wakil Presiden bukan hanya tentang siapa yang akan duduk di samping Presiden Prabowo.
Ini tentang bagaimana Indonesia menjaga kesinambungan pemerintahan di tengah tantangan nasional dan global yang semakin kompleks.
Gagasan mengenai figur dari lingkaran inti perjuangan Prabowo patut menjadi bagian dari diskusi publik. Namun, gagasan itu harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: kemampuan memimpin, integritas, pengalaman kenegaraan, penghormatan terhadap konstitusi, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.
Nama Sufmi Dasco Ahmad, bersama sejumlah figur lain yang berkembang dalam perbincangan publik, dapat dibahas berdasarkan rekam jejak dan pengalaman masing-masing. Tidak boleh ada kesimpulan yang mendahului proses konstitusional.
Kita tidak sedang mencari seseorang yang sekadar mampu mengelola kekuasaan. Kita sedang membicarakan figur yang akan memikul tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan negara.
Presiden membutuhkan mitra konstitusional yang memahami agenda pemerintahan, mampu membangun koordinasi, dan memiliki keberanian untuk memastikan setiap kebijakan berjalan demi kepentingan bangsa.
Sebab, sejarah tidak akan mencatat seberapa besar seseorang membangun pengaruh politiknya. Sejarah akan mencatat apa yang telah diperbuatnya untuk rakyat dan negara.
Jangan biarkan pergantian Wakil Presiden berhenti pada pertarungan nama dan kepentingan. Jadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk memperkuat pemerintahan, menjaga demokrasi, dan memastikan pembangunan benar-benar dirasakan seluruh rakyat Indonesia.
Dari Timur, suara kami sederhana: Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang melihat seluruh negeri, bukan hanya pusat kekuasaan.









