KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya mendukung penuh pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Program strategis nasional tersebut diharapkan menjadi pengungkit baru dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memodernisasi kawasan pesisir di Kota Kendari.
Komitmen itu disampaikan Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, saat menerima audiensi Pejabat Pelaksana Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI di Ruang Kerja Wakil Wali Kota Kendari, Senin (29/6/2026).
Audiensi tersebut digelar untuk mematangkan koordinasi sekaligus mempercepat tahapan pembangunan infrastruktur Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dilaksanakan di tiga wilayah pesisir, yakni Kelurahan Sambuli, Tondonggeu, dan Puday.
Turut hadir dalam pertemuan itu perwakilan Satker Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI, Muhammad Tirmuji Aulia Ode, S.Tr.Pi., selaku wakil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), jajaran Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, serta Dinas Perikanan Kota Kendari.
Dalam arahannya, Sudirman menegaskan Pemerintah Kota Kendari akan mengawal seluruh tahapan pembangunan agar berjalan sesuai rencana dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan.
Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait terus memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi berbagai potensi kendala, baik persoalan sosial maupun pemanfaatan ruang di lapangan.
“Prinsipnya, kami di Pemerintah Kota Kendari tegak lurus mendukung penuh keberlangsungan program strategis nasional ini. Apapun programnya, selama membawa kemaslahatan langsung bagi kesejahteraan masyarakat, pelaksanaannya harus berjalan lancar. Pemkot Kendari sangat mengapresiasi dan menyambut baik langkah ini,” ujar Sudirman.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar proses pembangunan berlangsung kondusif sehingga masyarakat pesisir dapat segera menikmati manfaat dari program tersebut.
Dalam pertemuan itu, pihak KKP juga memaparkan jadwal pelaksanaan proyek. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dijadwalkan terbit pada pekan ini, kemudian dilanjutkan dengan Mutual Check Zero (MC Nol) serta peletakan batu pertama yang direncanakan berlangsung di Kelurahan Tondonggeu.
Secara keseluruhan, pembangunan ditargetkan berlangsung selama 135 hari kalender dan rampung pada November 2026.
Selain membahas jadwal pelaksanaan, rapat juga menyepakati sejumlah langkah mitigasi untuk mengatasi tantangan teknis di lapangan. Di Kelurahan Puday, desain pembangunan disesuaikan menggunakan konsep konstruksi di atas laut agar tidak memanfaatkan lahan bersertifikat milik masyarakat.
Sementara di Kelurahan Tondonggeu, pembangunan akan memanfaatkan lahan eks aset KKP seluas sekitar setengah hektare dengan tetap menjaga kelestarian kawasan mangrove. Adapun di Kelurahan Sambuli, fasilitas parkir tambat perahu sepanjang sekitar 1.000 meter dirancang secara terintegrasi agar aktivitas nelayan dapat berjalan berdampingan dengan penataan ruang publik yang lebih baik.
Program Kampung Nelayan Merah Putih juga dirancang berbasis pemberdayaan masyarakat. Setelah seluruh infrastruktur selesai dibangun, pengelolaannya akan diserahkan kepada Koperasi Desa Merah Putih di masing-masing wilayah. Skema tersebut diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi sekaligus menjamin keberlanjutan pemanfaatan fasilitas oleh masyarakat pesisir.
Melalui kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kota Kendari, Dinas Perikanan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, program ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengembangan kawasan pesisir yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan di Kota Kendari.
Penulis: Sumarlin
