Penulis : Redaksi

KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Pemerintah Kota Kendari meraih penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tenggara sebagai pemerintah daerah dengan inisiatif perlindungan pekerja rentan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) terbanyak se-Sulawesi Tenggara tahun 2026.

Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, dalam Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara dalam rangka percepatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas upaya Pemerintah Kota Kendari dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan yang memiliki risiko tinggi terhadap persoalan sosial ekonomi akibat kecelakaan kerja maupun meninggal dunia.

Rapat koordinasi tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Suci Ramadhan, dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa cakupan Universal Coverage Jamsostek di Sulawesi Tenggara masih membutuhkan perhatian serius.

Berdasarkan data hingga 15 November 2026, dari sekitar 1,1 juta angkatan kerja di luar ASN, TNI, dan Polri, jumlah pekerja yang telah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan baru mencapai 378.274 orang atau 32,12 persen.

Baca Juga  Ini 27 Pejabat Ikuti Uji Kompetensi Jelang Rotasi dan Mutasi di Pemkot Kendari

“Sementara target UCJ tahun 2026 ditetapkan sebanyak 835.802 pekerja atau 70,97 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan 457.528 pekerja dari target yang harus dicapai,” ungkapnya.

Bahkan, dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, belum ada daerah yang mencapai target Universal Coverage Jamsostek.

Suci menegaskan, perlindungan pekerja harus menjadi agenda bersama pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Kelompok yang perlu mendapat perhatian antara lain petani, nelayan, pedagang kecil, pelaku UMKM, pekerja informal, serta masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Ia juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran perlindungan pekerja rentan melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota memastikan keberlanjutan program perlindungan pekerja melalui penguatan regulasi, validasi data penerima, dan kepastian penganggaran pada APBD 2027.

“Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan perlindungan dasar agar pekerja dan keluarganya tidak terjerumus dalam kemiskinan baru ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan pencari nafkah,” katanya.

Baca Juga  Wali Kota Kendari Serahkan Raperda RPJMD 2025–2029, Tekankan Kolaborasi dan Arah Pembangunan Berkelanjutan

Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan pekerja yang terlibat dalam proyek pembangunan pemerintah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan pemaparan BPJS Ketenagakerjaan, hingga 15 November 2026, lembaga tersebut telah membayarkan manfaat kepada pekerja dan ahli waris di Sulawesi Tenggara sebanyak 37.002 kasus dengan total nilai mencapai Rp229 miliar. Selain itu, sebanyak 626 anak pekerja menerima beasiswa pendidikan dengan nilai sekitar Rp1,96 miliar.

Penghargaan yang diterima Kota Kendari diharapkan menjadi motivasi untuk terus memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi kelompok pekerja rentan yang membutuhkan perlindungan.

Upaya tersebut sekaligus mendukung target perluasan Universal Coverage Jamsostek Sulawesi Tenggara pada 2027 sebanyak 905.192 pekerja atau 77,72 persen.

Penulis: Sumarlin

Visited 2 times, 2 visit(s) today
WhatsApp Follow WhatsApp Channel MITRANUSANTARA.ID untuk update berita terbaru setiap hari Follow