KENDARI, MITRANUSANTARA.ID — Komitmen pemerintah pusat dalam menangani kawasan kumuh kembali ditegaskan melalui kunjungan lapangan Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, ke kawasan Pulau Pandan, Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Selasa (10/6/2025).
Kunjungan ini turut didampingi oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, jajaran Kepala OPD teknis, staf ahli, Camat Abeli, dan Lurah Poasia. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kendari, kawasan padat penduduk ini dihuni 187 Kepala Keluarga (KK) dengan total sekitar 165 rumah, dan berada di wilayah pesisir yang rentan terhadap berbagai risiko lingkungan.
Dirjen Kawasan Pemukiman, Fitrah Nur, menyebut bahwa Pulau Pandan menjadi lokasi ketiga yang ia tinjau sebagai bagian dari rangkaian kerja pemerintah pusat untuk membenahi kawasan pesisir.
“Ini adalah lokasi peninjauan saya yang ketiga. Kita akan mencoba menata kawasan pesisir. Tadi sudah dilakukan koordinasi dengan Bu Wali, dan nantinya perencanaannya akan disiapkan dan diserahkan ke Pemerintah Kota Kendari,” ujarnya.
Lebih jauh, Fitrah menegaskan bahwa fokus penataan bukan hanya pada perbaikan rumah warga, namun juga menyasar peningkatan kualitas lingkungan secara menyeluruh, termasuk pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), akses jalan, sanitasi, dan drainase.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyampaikan apresiasinya atas perhatian dari Kementerian dan DPR RI. Ia menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Kendari untuk segera menindaklanjuti rencana penataan ini.
“Alhamdulillah pagi ini kita bersama meninjau lokasi. InsyaAllah dalam waktu dekat kami akan menyiapkan perencanaannya dan akan terus berkoordinasi dengan satker dan balai pemukiman. InsyaAllah akan segera terealisasi penataannya secara kongkrit dan bertahap,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kendari, Satria Damayanti, menambahkan bahwa pihaknya telah memulai identifikasi permasalahan dasar di kawasan Pulau Pandan, termasuk persoalan air bersih, sistem drainase, dan minimnya ruang terbuka.
“Kami akan menyusun dokumen perencanaan teknis sebagai dasar pelaksanaan program penataan kawasan ini,” jelasnya.
Penataan kawasan Pulau Pandan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kendari sebagai kota inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, khususnya di wilayah pesisir.
Penulis: Ibnu
Editor : Sumarlin
