KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Upaya pengendalian banjir di Kota Kendari kembali mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Komisi V DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke lokasi rencana pembangunan kolam retensi di kawasan Amohalo, Kelurahan Baruga, Rabu (22/4/2026).
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, didampingi anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara, Ahmad Safei, serta Plt Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Adenand Rasyid. Turut hadir Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, jajaran Forkopimda, serta Bupati Konawe Selatan.
Dalam pemaparan di lapangan, Kementerian PUPR menjelaskan bahwa kolam retensi Nanga-Nanga dirancang sebagai infrastruktur utama pengendali banjir dengan luas sekitar 45 hektare dan kapasitas tampungan mencapai 1,58 juta meter kubik.
“Secara teknis, kolam retensi tersebut diproyeksikan mampu mereduksi debit banjir hingga 54,14 persen atau setara 141,67 meter kubik per detik (Q25),” ungkap Dirjen SDA.
Selain fungsi pengendalian banjir, kolam retensi juga dirancang sebagai kawasan konservasi air dan ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas olahraga dan rekreasi.
Proyek ini sendiri direncanakan mulai konstruksi pada 2027 hingga 2029, dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp385 miliar berdasarkan desain awal tahun 2020, namun masih akan disusun ulang menyesuaikan kondisi saat ini.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan kolam retensi tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota telah menyiapkan seluruh administrasi sesuai kewenangan.
“Pada prinsipnya kami mendukung penuh. Ini kawasan yang menjadi pusat genangan terbesar di Kendari karena menerima limpasan dari wilayah Konawe Selatan dan Konawe,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas pemerintah agar proyek strategis ini dapat segera direalisasikan, mengingat urgensinya dalam mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di ibu kota provinsi tersebut.
Data historis menunjukkan banjir besar pernah melanda Kendari pada 2013 dan 2019 dengan dampak genangan ribuan hektare. Meski berbagai penanganan telah dilakukan, seperti pembangunan tanggul, kolam retensi skala kecil, dan check dam, kebutuhan akan sistem pengendalian yang lebih besar masih mendesak.
Usai peninjauan di Baruga, rombongan melanjutkan kunjungan ke kawasan pelabuhan di Bungkutoko, termasuk Pelabuhan Pelindo dan Pelabuhan Nusantara, untuk melihat kondisi infrastruktur jalan akses yang kerap dikeluhkan masyarakat. Kunjungan ditutup di pelabuhan rakyat di Kelurahan Dapudapura, Kecamatan Kendari Barat.
Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa penanganan banjir dan infrastruktur strategis di Kendari mulai mendapat prioritas, dengan harapan mampu memberikan dampak nyata bagi keselamatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Penulis: Sumarlin
