KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Upaya mempercepat perbaikan akses jalan menuju Pelabuhan Kendari New Port mulai dipertegas melalui rapat koordinasi yang melibatkan Pemerintah Kota Kendari dan pemerintah pusat, Senin (27/4/2026). Pertemuan yang dipimpin Kepala Bappeda Kota Kendari, Muhamad Saiful, ini menjadi forum sinkronisasi untuk menjawab berbagai kendala yang selama ini menghambat peningkatan infrastruktur strategis tersebut.
Pembahasan tidak hanya berlangsung di tingkat daerah, tetapi juga terhubung secara nasional melalui rapat daring bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Fokus utama diskusi mengarah pada kondisi riil akses jalan yang dinilai belum layak mendukung aktivitas logistik pelabuhan yang terus meningkat.
Sejak mulai beroperasi efektif pada 2019, Kendari New Port menjadi salah satu simpul penting distribusi barang di Sulawesi Tenggara. Namun di lapangan, kondisi jalan menuju terminal peti kemas masih didominasi perkerasan dan belum sepenuhnya beraspal. Situasi ini memicu keluhan dari pelaku usaha logistik karena berpotensi merusak kendaraan dan mengganggu kelancaran distribusi.
Masukan tersebut bahkan telah disampaikan secara resmi oleh Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) kepada pemerintah pusat. Kondisi jalan yang belum memadai dinilai menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok di kawasan tersebut.
Dalam rapat, terungkap bahwa persoalan tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga menyangkut status kewenangan jalan dan keterbatasan pembiayaan. Meski telah ada kesepakatan lintas instansi sejak beberapa tahun lalu, implementasi di lapangan masih membutuhkan penguatan koordinasi dan kejelasan peran masing-masing pihak.
Selama ini, PT Pelindo Regional 4 Kendari hanya dapat melakukan penanganan sementara berupa perataan dan penimbunan jalan. Sementara peningkatan struktur jalan secara permanen masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, yang terkendala kapasitas anggaran.
Pemerintah Kota Kendari sendiri telah mengusulkan pembangunan jalan tersebut ke Kementerian Pekerjaan Umum sejak 2024. Namun hingga kini, realisasi anggaran belum dapat dipastikan, sehingga diperlukan dorongan lebih kuat melalui forum koordinasi lintas kementerian.
Sebagai tindak lanjut, seluruh pihak sepakat mempercepat penyusunan rencana aksi yang lebih konkret, termasuk melengkapi dokumen teknis dan membuka peluang pembiayaan alternatif. Skema kerja sama seperti CSR, kolaborasi tanpa pemindahan aset, hingga KPBU menjadi opsi yang mulai dipertimbangkan.
Dengan keterlibatan aktif pemerintah pusat, daerah, dan badan usaha, perbaikan akses jalan Kendari New Port diharapkan segera terealisasi. Infrastruktur yang memadai akan memperkuat peran pelabuhan sebagai pusat logistik, sekaligus menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara.
Penulis: Sumarlin
