KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Layanan Call Center 112 Kota Kendari mencatat tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan berbagai persoalan publik sepanjang Maret 2026. Berdasarkan laporan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kendari, total panggilan yang masuk mencapai 2.566, dengan 1.854 panggilan dinyatakan valid atau sekitar 72 persen, sementara 712 panggilan lainnya tergolong tidak valid.
Dari ribuan panggilan tersebut, sebanyak 199 laporan kejadian ditindaklanjuti dalam bentuk tiket yang didistribusikan ke organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Namun, tingkat penyelesaian masih menjadi perhatian, karena baru 120 laporan atau 60 persen yang telah diselesaikan, sedangkan 79 laporan lainnya masih dalam proses.
Kepala Diskominfo Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, menegaskan bahwa tingginya jumlah laporan menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan 112 sebagai kanal aduan darurat.
“Ini menjadi indikator positif bahwa masyarakat semakin aktif melaporkan persoalan di lingkungannya. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi tantangan bagi kami untuk memastikan seluruh laporan ditangani lebih cepat dan tepat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Diskominfo terus berupaya meningkatkan koordinasi lintas OPD agar setiap laporan yang masuk dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Berdasarkan data, Dinas Perhubungan (Dishub) menjadi instansi dengan jumlah laporan terbanyak, yakni 42 kasus, disusul PLN sebanyak 34 laporan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) 25 laporan, serta Satpol PP 21 laporan. Selain itu, laporan juga ditangani oleh Damkar, Polres, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga sejumlah kecamatan.
Jenis laporan yang disampaikan masyarakat cukup beragam, mulai dari gangguan listrik, perbaikan lampu jalan, pohon tumbang, hingga permintaan ambulans darurat. Tak sedikit pula laporan terkait kebakaran, kemacetan, kerusakan rumah akibat cuaca, hingga masalah distribusi air bersih.
Dari sisi kinerja penanganan, beberapa instansi menunjukkan capaian optimal. Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial mencatat tingkat penyelesaian 100 persen, disusul Damkar dengan 93 persen dan BPBD sebesar 92 persen. Sementara itu, Polres dan PLN juga berhasil menindaklanjuti seluruh laporan yang masuk.
Namun, masih terdapat OPD dengan tingkat penyelesaian rendah. Dishub, misalnya, baru menyelesaikan sekitar 5 persen dari total laporan yang diterima, sementara DLHK juga masih menyisakan lebih dari separuh laporan yang belum tuntas.
Sahuriyanto menegaskan, evaluasi akan terus dilakukan untuk mendorong peningkatan kinerja layanan, termasuk memperkuat sistem monitoring dan respons cepat di setiap OPD.
“Ke depan, kami ingin memastikan bahwa layanan 112 tidak hanya menjadi wadah laporan, tetapi benar-benar menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Ini bagian dari komitmen mewujudkan Kendari yang semakin maju dan responsif terhadap kebutuhan warganya,” pungkasnya.
Penulis: Sumarlin
