KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Pemerintah Kota Kendari menggelar Forum Perangkat Daerah Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Samaturu, Rabu (25/2/2026). Forum ini menjadi tahapan penting dalam menyelaraskan hasil Musrenbang kelurahan dan kecamatan dengan rencana kerja perangkat daerah, sekaligus memastikan arah pembangunan tetap sejalan dengan prioritas nasional dan kebutuhan masyarakat.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan forum ini merupakan tahap krusial dalam proses perencanaan. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun program yang responsif terhadap kondisi riil daerah, terutama menghadapi isu strategis seperti peningkatan angka stunting dan pengendalian inflasi yang belakangan mengalami kenaikan secara nasional.
“Penyusunan program daerah harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional, seperti pencegahan stunting, pemeriksaan kesehatan gratis, penghapusan kemiskinan ekstrem, dukungan swasembada pangan, program makanan bergizi gratis, program 3 juta rumah, Koperasi Kelurahan Merah Putih, Program Sekolah Rakyat, serta pengendalian inflasi daerah,” ujar Siska.
Ia menekankan empat hal utama dalam penyusunan RKPD 2027. Pertama, optimalisasi sinergi antarperangkat daerah agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Kedua, penentuan skala prioritas dan efisiensi anggaran dengan fokus pada program berdampak langsung terhadap indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah.
Ketiga, penanganan isu strategis, mulai dari program nasional seperti pencegahan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pemeriksaan kesehatan gratis, pengendalian inflasi, hingga program daerah seperti penanganan banjir, pengelolaan persampahan, penguatan infrastruktur, dan pemberdayaan UMKM. Keempat, integrasi data yang valid dan terperinci agar seluruh program tepat sasaran.
Siska juga mengingatkan seluruh OPD agar tidak mengusulkan anggaran melebihi pagu indikatif yang telah ditetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurutnya, penyusunan rencana kerja harus berbasis rincian belanja dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar kepentingan internal perangkat daerah.
“Saya ingin usulan benar-benar selektif dan prioritas. Jangan sampai yang lebih penting bagi masyarakat justru terabaikan,” tegasnya.
Ia juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi. Wali kota mengaku kerap menerima laporan langsung dari warga melalui pesan singkat dan media sosial yang kemudian diteruskan ke OPD terkait untuk segera ditindaklanjuti, seperti perbaikan jalan berlubang di sekitar Asrama Haji menjelang musim keberangkatan jemaah.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Kendari, Muhammad Saiful, menjelaskan forum ini merupakan bagian dari tahapan penyempurnaan rancangan awal RKPD sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Menurutnya, tujuan forum adalah menyelaraskan program OPD dengan hasil Musrenbang, mempertajam target indikator kinerja agar lebih terukur, serta memastikan perencanaan selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Saiful menambahkan, mulai tahun 2027 penyusunan Renja OPD dilakukan berbasis rincian belanja sesuai rekomendasi Korsupgah KPK. Selama tiga hari ke depan, seluruh OPD diwajibkan mengikuti sesi desk dan menyiapkan Pra-RKA untuk diasistensi TAPD.
Forum yang diikuti seluruh OPD, camat, lurah, dan kepala bagian ini berlangsung 25–27 Februari 2026 dan dibiayai melalui APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan OPD dan Wali Kota Kendari sebagai komitmen bersama dalam menyusun RKPD 2027 yang lebih terarah, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Penulis: Sumarlin
