ULASAN REDAKSI
POHUWATO, MITRANUSANTARA.ID – Papan larangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah berdiri di kawasan Tomula, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Pesannya jelas: kegiatan penambangan tanpa izin dilarang. Bahkan, papan tersebut mencantumkan ancaman sanksi pidana bagi pihak yang melakukan penambangan maupun menampung, mengolah, mengangkut, dan menjual mineral yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah.
Namun, sebuah pertanyaan mendasar masih mengemuka: apakah larangan itu benar-benar bekerja di lapangan?
Dokumentasi kawasan Tomula memperlihatkan bentang lahan yang mengalami perubahan cukup luas. Bukaan tanah, jalur pengerukan, tumpukan material, cekungan bekas galian, hingga sejumlah alat berat terlihat di kawasan tersebut. Pemandangan ini memperlihatkan adanya jejak aktivitas pertambangan yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Tentu, keberadaan alat berat dan bekas pengerukan tidak serta-merta membuktikan bahwa aktivitas penambangan masih berlangsung setelah papan larangan dipasang. Tetapi, kondisi tersebut tidak boleh pula dianggap sebagai persoalan yang selesai hanya karena pemerintah telah memasang papan peringatan.
Di sinilah efektivitas pengawasan negara sedang diuji.
Jangan Berhenti pada Pemasangan Plang
Dalam pandangan redaksi, pemasangan papan larangan seharusnya menjadi awal dari proses pengawasan yang lebih serius. Jika sebuah kawasan telah masuk dalam pengawasan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM, maka publik patut mengetahui apa langkah konkret yang dilakukan setelahnya.
Apakah sudah ada pemeriksaan lapangan? Apakah kegiatan pertambangan telah dihentikan? Apakah alat berat telah diidentifikasi? Apakah pemilik atau pengelola kawasan sudah dimintai keterangan?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bentuk tuduhan, melainkan bagian dari tuntutan transparansi terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Sebab, negara tidak cukup hanya memasang tanda larangan. Negara harus memastikan bahwa larangan tersebut dipatuhi dan memiliki konsekuensi hukum bagi siapa pun yang terbukti melanggarnya.
Jangan sampai papan larangan hanya menjadi simbol kehadiran pemerintah, sementara kepastian mengenai aktivitas di lapangan tidak pernah benar-benar terjawab.
Yang Harus Diungkap Bukan Hanya Operator, tetapi Pengendalinya
Persoalan pertambangan tanpa izin juga tidak boleh dilihat sebatas aktivitas pekerja atau operator ekskavator.
Di balik kegiatan pertambangan, terdapat sejumlah aspek yang perlu ditelusuri. Mulai dari kepemilikan alat berat, pembiayaan operasional, pengelolaan lapangan, pengangkutan material, hingga pihak yang menampung dan memperdagangkan hasil tambang.
Apabila ditemukan aktivitas penambangan tanpa izin, penegakan hukum harus mampu mengungkap rantai tanggung jawab secara menyeluruh.
Tidak adil apabila persoalan hanya berhenti pada pekerja lapangan, sementara pihak yang mengendalikan kegiatan dan memperoleh keuntungan ekonomi tidak pernah ditelusuri.
Karena itu, Polres Pohuwato dan Polda Gorontalo perlu melakukan pemeriksaan secara komprehensif. Penelusuran harus didasarkan pada bukti, bukan sekadar asumsi atau dugaan terhadap pihak tertentu.
Lingkungan Jangan Menjadi Korban Berikutnya
Hal lain yang tidak kalah penting adalah kondisi lingkungan.
Bukaan lahan yang cukup luas dan bekas pengerukan di kawasan Tomula membutuhkan perhatian serius. Perubahan bentang alam, potensi sedimentasi, gangguan aliran air, hingga kemungkinan pencemaran harus diperiksa oleh instansi teknis.
Kerusakan lingkungan tidak boleh menunggu sampai dampaknya dirasakan masyarakat secara luas.
Pemerintah daerah bersama instansi lingkungan hidup perlu memastikan apakah terdapat dampak ekologis dari kegiatan pertambangan di kawasan tersebut. Pemeriksaan kualitas air dan tanah harus dilakukan apabila ditemukan indikasi pencemaran.
Jika kerusakan terbukti, persoalannya bukan hanya menghentikan aktivitas, tetapi juga memastikan siapa yang bertanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan.
Jangan sampai keuntungan ekonomi dari pertambangan dinikmati segelintir pihak, sementara risiko kerusakan harus diwariskan kepada masyarakat.
ESDM dan Aparat Penegak Hukum Harus Memberikan Penjelasan
Redaksi memandang Kementerian ESDM perlu membuka informasi mengenai dasar pemasangan papan larangan, status pengawasan kawasan, serta tindak lanjut yang telah dilakukan.
Sementara itu, Polres Pohuwato dan Polda Gorontalo perlu memastikan apakah masih terdapat kegiatan operasional di kawasan tersebut dan apakah terdapat indikasi pelanggaran hukum.
Pemerintah Kabupaten Pohuwato juga tidak boleh mengabaikan persoalan ini. Koordinasi dengan instansi teknis diperlukan untuk memastikan kondisi lingkungan, status kawasan, serta langkah penanganan yang menjadi kewenangannya.
Tidak boleh ada ruang kosong dalam pengawasan hanya karena masing-masing institusi memiliki pembagian kewenangan.
Ketika persoalan menyangkut sumber daya alam, kepastian hukum, dan keselamatan lingkungan, koordinasi antarlembaga justru menjadi keharusan.
Publik Berhak Mendapatkan Kepastian
Tomula kini menghadirkan persoalan yang lebih besar daripada sekadar keberadaan papan larangan. Ini menyangkut bagaimana negara mengawasi pengelolaan sumber daya alam dan memastikan hukum berlaku tanpa pandang bulu.
Jika aktivitas pertambangan memang telah dihentikan, pemerintah harus menjelaskan langkah pengawasan yang dilakukan. Jika masih ditemukan kegiatan tanpa izin, aparat harus bertindak sesuai ketentuan hukum dan menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Redaksi MitraNusantara.id berpandangan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemasangan papan peringatan. Harus ada tindakan nyata, transparansi, dan pertanggungjawaban.
Sebab, ukuran keberhasilan pengawasan bukanlah seberapa banyak papan larangan berdiri di kawasan pertambangan, melainkan seberapa efektif negara memastikan larangan tersebut dipatuhi.
Jangan sampai negara hanya hadir melalui papan larangan, tetapi absen dalam memastikan hukum benar-benar ditegakkan.
Tomula membutuhkan kepastian, bukan sekadar peringatan.
ULASAN REDAKSI MITRANUSANTARA.ID
Catatan redaksi: Ulasan ini disusun berdasarkan dokumentasi visual dan informasi awal yang diterima redaksi. Status perizinan, aktivitas operasional, identitas pemilik alat berat, serta pihak yang bertanggung jawab masih memerlukan verifikasi. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kementerian ESDM, Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Polres Pohuwato, Polda Gorontalo, serta seluruh pihak terkait.









