KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Potensi penerimaan royalti dari penggunaan lagu dan musik di Kota Kendari dinilai masih terbuka lebar. Dari sekitar 491 coffee shop yang tersebar di kota ini, belum tercatat kontribusi royalti dari kategori restoran, kafe, dan tempat usaha sejenis. Padahal, jumlah coffee shop disebut mengalami peningkatan hingga 40 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam pemaparan tata kelola royalti musik. Ketua LMKN Bidang Hak Terkait Marcell Siahaan menilai, masih banyak potensi ekonomi dari pemanfaatan musik secara komersial yang belum masuk dalam sistem pengelolaan royalti.
Berdasarkan data LMKN tahun 2025, total kontribusi royalti dari 13 sektor utama di Sulawesi Tenggara mencapai Rp459,8 juta. Sumbangan terbesar berasal dari sektor karaoke sebesar Rp399 juta, disusul pertokoan Rp35 juta, hotel dan fasilitas hotel Rp18 juta, serta bioskop sekitar Rp7,2 juta.
Sebaliknya, sektor restoran, kafe, dan klub malam belum mencatatkan kontribusi. Bahkan, sembilan dari 13 sektor yang menjadi kategori pengumpulan royalti masih tercatat nihil.
Menurut Marcell Siahaan, kondisi ini bukan semata-mata persoalan kewajiban pelaku usaha, melainkan juga berkaitan dengan pemenuhan hak ekonomi para pencipta lagu, musisi, produser fonogram, dan pelaku pertunjukan.
“Ini peluangnya, bukan beban baru, melainkan hak yang selama ini belum sampai kepada musisi,” ungkap musisi ini.
Secara nasional, lebih dari 6.000 pelaku usaha dari 13 sektor telah tercatat berkontribusi dalam pembayaran royalti. LMKN juga mencatat penerimaan keseluruhan pada 2025 hampir mencapai Rp170 miliar.
Marcell Siahaan menjelaskan, LMKN menegaskan bahwa royalti bukan pajak. Pembayaran tersebut merupakan bentuk penghargaan atas penggunaan karya musik untuk kepentingan komersial. Karena itu, pengguna komersial wajib mengurus lisensi dan membayar royalti melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Marcell Siahaan juga memperkenalkan sistem digital Inspiration untuk mempermudah proses administrasi lisensi dan pembayaran. Sistem ini disebut mampu meningkatkan kepatuhan lisensi hingga 95 persen melalui penggunaan layanan satu akun.
Dari royalti yang terkumpul, skema pembagian yang dipaparkan menetapkan 8 persen sebagai bagian pengelolaan, sedangkan 92 persen dialokasikan untuk pemegang hak. Rinciannya, 46 persen untuk pencipta, 23 persen untuk produser, dan 23 persen untuk pelaku pertunjukan.
Marcell berharap pelaku usaha di Kendari, khususnya pemilik coffee shop, restoran, dan kafe, mulai memahami aturan penggunaan musik secara komersial. Dengan tata kelola yang transparan dan mekanisme pembayaran yang semakin mudah, potensi ekonomi kreatif daerah diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi para pemilik karya.
Penulis: Sumarlin
