KENDARI, MITRANUSANTARA.ID– Pemerintah Kota Kendari memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Salah satu perhatian utama pemerintah adalah memastikan pasokan bahan pangan tetap aman sehingga kenaikan harga tidak membebani daya beli masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Pangan Kota Kendari Tahun 2026 di salah satu hotel di Kendari, Rabu (9/9/2026).
Siska menegaskan, pengendalian harga pangan tidak semata-mata berkaitan dengan angka inflasi. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan masyarakat tetap mampu menjangkau kebutuhan pokok yang tersedia di pasar.
“Kita memahami ketika harga beras, gula, minyak goreng, cabai, bawang, telur, dan kebutuhan pokok lainnya mengalami kenaikan, di sinilah masyarakat yang paling cepat merasakan dampaknya,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga harga terlanjur melonjak. Siska meminta deteksi dini terhadap kondisi stok, distribusi dan perkembangan harga diperkuat melalui koordinasi antara pemerintah, distributor, Bulog, aparat penegak hukum, DPRD dan perangkat daerah terkait.
Menurutnya, komunikasi dengan distributor menjadi bagian penting dalam upaya tersebut. Kendala yang dihadapi distributor, termasuk kenaikan biaya mobilisasi barang dari luar daerah, harus segera disampaikan kepada pemerintah agar dapat dicari solusi bersama.
“Jangan sampai distributor yang disalahkan ini, sudah pasti distributor. Kenapa ini distributor harganya tinggi, padahal ternyata mereka ada kendala juga. Nah, itu harus kita ketahui,” kata Siska.
Data inflasi juga menjadi perhatian pemerintah. Siska menyebut inflasi Kota Kendari secara year-on-year pada Agustus 2026 berada di angka 3,66 persen. Sementara secara month-to-month masih tercatat minus 0,37 persen. Andil terbesar terhadap inflasi disebut berasal dari sektor transportasi.
Untuk menekan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, Siska mendorong pemanfaatan potensi lokal. Salah satunya melalui pemanfaatan pekarangan untuk menghasilkan komoditas pangan yang selama ini banyak didatangkan dari luar.
Ia mencontohkan telur yang memiliki kebutuhan tinggi di Kota Kendari. Produksi lokal dinilai dapat membantu mengurangi biaya mobilisasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Perhatian terhadap pasokan telur semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Siska menyebut saat ini terdapat 39 dapur SPPG yang beroperasi di Kota Kendari, dengan kebutuhan telur mencapai sekitar 89 ribu butir per hari. Jika digabungkan dengan kebutuhan restoran dan masyarakat umum, kebutuhan telur diperkirakan mencapai sekitar 100 ribu butir setiap hari.
“Coba bayangin, 89.000 butir, itu baru MBG, belum restoran, belum masyarakat luas. Berapa coba? Kira-kira kurang lebih 100.000 butirlah,” ungkapnya.
Karena itu, pemerintah meminta kebutuhan bahan pangan untuk MBG dapat disinkronkan dengan pelaku UMKM, distributor dan produsen lokal. Langkah tersebut diharapkan membuat kebutuhan pangan program MBG dapat dipenuhi dari dalam daerah sehingga perputaran ekonomi turut dirasakan masyarakat Kendari.
Di sisi lain, stok beras di Kota Kendari dilaporkan masih dalam kondisi aman. Siska menyebut ketersediaan beras di Bulog diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hingga sekitar satu setengah tahun.
Pemkot Kendari juga menekankan pentingnya kolaborasi sektor pertanian, perdagangan, perikanan dan ketahanan pangan. Pengendalian harga dinilai tidak dapat berdiri sendiri karena menyangkut rantai pasok dari produksi hingga distribusi.
Siska berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan langkah konkret berupa data akurat mengenai harga dan stok, identifikasi komoditas yang paling banyak dibutuhkan masyarakat, serta strategi intervensi yang dapat dijalankan secara cepat.
“Setidaknya ada tiga hal konkrit yang perlu kita hasilkan,” ujarnya, seraya menekankan pentingnya data harga dan ketersediaan pangan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menegaskan, ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, merata, dan terjangkau menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan daerah.
“Upaya menjaga ketahanan pangan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha hingga masyarakat,” ungkapnya.
Abdul Rauf menjelaskan, Rapat Koordinasi Pangan dan Harga Pangan Kota Kendari Tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi sekaligus merumuskan langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Koordinasi tersebut diarahkan untuk mencegah lonjakan maupun penurunan harga yang tidak wajar akibat gangguan pasokan dan distribusi, melindungi daya beli masyarakat, memastikan ketersediaan bahan pangan pokok, serta mengendalikan inflasi pangan. Selain itu, pengawasan distribusi juga diperkuat untuk mengantisipasi praktik penimbunan maupun pelanggaran harga di pasaran.
Penulis: Sumarlin
