MEDAN, MITRANUSANTARA.ID – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, memanfaatkan momentum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVIII di Medan untuk memperkuat kolaborasi antardaerah. Di sela-sela agenda resmi, Siska menggelar pertemuan dengan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, di salah satu kafe di Kota Medan, Rabu (1/7/2026).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai namun penuh substansi itu difokuskan pada pembahasan strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua kepala daerah saling bertukar pengalaman mengenai inovasi kebijakan fiskal, optimalisasi potensi daerah, peningkatan pelayanan publik, hingga langkah menciptakan iklim investasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
Bagi Pemerintah Kota Kendari, pertemuan tersebut menjadi kesempatan berharga untuk mempelajari berbagai terobosan yang telah membawa Kota Pekanbaru mencatatkan peningkatan PAD secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengatakan forum APEKSI tidak hanya menjadi ruang koordinasi antarpemerintah kota, tetapi juga wadah berbagi praktik terbaik yang dapat diadaptasi sesuai karakteristik masing-masing daerah.
“Pertemuan seperti ini sangat penting karena setiap daerah memiliki pengalaman dan inovasi yang berbeda. Apa yang berhasil di daerah lain bisa menjadi referensi bagi kami untuk terus melakukan pembenahan, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat,” ujar Siska.
Menurutnya, peningkatan PAD harus dibangun melalui kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat investasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami ingin PAD Kota Kendari terus bertumbuh melalui inovasi dan pelayanan yang semakin baik. Semakin kuat kemampuan fiskal daerah, semakin besar pula ruang pemerintah untuk menghadirkan pembangunan dan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan bahwa keberhasilan meningkatkan PAD tidak selalu harus ditempuh dengan menaikkan beban masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik justru menjadi modal utama dalam meningkatkan penerimaan daerah.
“Kita meningkatkan PAD dengan cara membuat kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat,” kata Agung.
Ia menjelaskan, masyarakat yang merasa dilayani dengan baik akan memiliki kesadaran lebih tinggi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Prinsip tersebut menjadi salah satu strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Salah satu kebijakan yang dinilai berhasil adalah penurunan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Meski tarif diturunkan, realisasi penerimaan justru meningkat karena semakin banyak masyarakat yang membayar pajak tepat waktu.
Keberhasilan tersebut mengantarkan Pemerintah Kota Pekanbaru mencatatkan PAD sebesar Rp1,2 triliun pada 2025. Capaian itu bahkan mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri, yang menjadikan Pekanbaru sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam strategi peningkatan pendapatan daerah.
Melalui diskusi tersebut, Pemerintah Kota Kendari berharap dapat mengadopsi berbagai praktik baik yang sesuai dengan kondisi daerah. Kolaborasi antarkepala daerah melalui APEKSI diharapkan menjadi salah satu pintu lahirnya inovasi kebijakan yang mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendorong pembangunan Kota Kendari yang semakin maju dan berdaya saing.
Penulis: Sumarlin
