KENDARI, MITRANUSANTARA.ID – Bagi 2.049 pencari kerja yang tercatat di Kota Kendari hingga akhir 2025, mendapatkan pekerjaan bukan sekadar soal memiliki ijazah. Di tengah tuntutan dunia kerja yang semakin kompetitif, keterampilan yang diakui dan sesuai kebutuhan industri menjadi modal penting untuk membuka pintu pekerjaan.
Pemerintah Kota Kendari kini mendorong Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) mengambil peran lebih besar dalam menjawab tantangan tersebut. LPKS diharapkan tidak sekadar menjadi tempat mengikuti pelatihan, tetapi benar-benar mampu membekali pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri.
Hal itu menjadi perhatian dalam kegiatan Pembinaan LPKS Kota Kendari Tahun 2026 yang dibuka Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan di Aula Samaturu, Balai Kota Kendari, Kamis (27/8/2026).
Sekda Amir Hasan mengatakan, keberadaan LPKS memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu penghubung antara pencari kerja dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.
“Atas nama Pemerintah Kota Kendari, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari yang telah menyelenggarakan kegiatan pembinaan ini,” ujar Amir.
Menurutnya, jumlah pencari kerja yang mencapai 2.049 orang menjadi tantangan yang harus dijawab melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Apalagi perkembangan teknologi, digitalisasi dan otomatisasi terus mengubah kebutuhan tenaga kerja.
Karena itu, Amir meminta lembaga pelatihan tidak terjebak pada orientasi jumlah peserta maupun banyaknya sertifikat yang diterbitkan. Yang lebih penting adalah memastikan peserta benar-benar memiliki keterampilan yang dapat digunakan setelah menyelesaikan pelatihan.
“LPKS harus mampu membaca kebutuhan pasar kerja serta menghasilkan lulusan yang kompeten, produktif, adaptif, dan siap kerja maupun berwirausaha mandiri,” tegasnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Farida Agustina mengatakan, pembinaan kali ini diikuti sekitar 40 LPKS. Pemerintah menargetkan lembaga-lembaga tersebut memenuhi standar perizinan melalui Online Single Submission (OSS), serta memiliki sertifikasi dan akreditasi.
“Kita harapkan Lembaga Pelatihan Kerja ini secara perizinan memenuhi standar yang ada di OSS. Kemudian, mereka juga kalau bisa sudah bersertifikasi dan terakreditasi,” kata Farida.
Bagi pencari kerja, menurut Farida, kualitas dan pengakuan kompetensi tersebut dapat memperbesar peluang memasuki dunia kerja. Sebab, sebagian besar masyarakat yang mengikuti pelatihan merupakan mereka yang sedang mencari pekerjaan.
“Ketika para pencari kerja ini sudah mempunyai sertifikat secara kompetensi, maka untuk masuk di dunia usaha itu sangat terbuka lebar,” ujarnya.
Peluang yang dibuka melalui pelatihan juga tidak berhenti pada menjadi pekerja. Peserta diharapkan memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan menjadi usaha mandiri sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru.
Untuk itu, Farida mendorong LPKS memperkuat kerja sama dengan sektor swasta melalui program pemagangan, kunjungan industri hingga sertifikasi kompetensi. Langkah tersebut dinilai penting agar materi pelatihan semakin dekat dengan kebutuhan nyata perusahaan.
Di sisi lain, Pemkot Kendari menekankan kepatuhan LPKS terhadap regulasi, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan standar produk/jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor ketenagakerjaan.
Pembinaan tersebut diharapkan menjadi momentum pembenahan LPKS secara berkelanjutan. Dengan lembaga pelatihan yang legal, terakreditasi dan mampu membaca kebutuhan industri, pemerintah berharap ribuan pencari kerja di Kendari memiliki bekal lebih kuat untuk mendapatkan pekerjaan sekaligus menciptakan peluang usaha sendiri.
Penulis: Sumarlin
