JAKARTA, MITRANUSANTARA.ID – Gerakan Prabowo Indonesia Maju (GPIM) mulai memperluas konsolidasi organisasi di daerah. Deddy Nalia bersama Audie Judie Kerap menerima mandat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GPIM untuk mempersiapkan pembentukan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GPIM Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (14/10/2026).
Mandat tersebut tertuang dalam Surat Mandat Nomor 025/DPP-GPIM/MD/X/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 di Jakarta. Surat itu ditandatangani Ketua Umum GPIM Abi Aries Faturrahman dan Sekretaris Jenderal Agung Subiyanto.
Penerbitan mandat ini menjadi langkah awal bagi GPIM untuk membangun struktur organisasi di Sulawesi Utara sekaligus mempersiapkan kepengurusan yang mampu menjalankan agenda organisasi secara terarah.
Dalam surat mandat tersebut, Deddy Nalia dan Audie Judie Kerap ditugaskan menyusun kepengurusan DPD GPIM Sulawesi Utara sesuai pedoman organisasi dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), menyiapkan kantor sekretariat, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada DPP GPIM.
DPP menetapkan laporan perkembangan disampaikan paling lambat satu bulan sejak surat mandat diterbitkan. Mandat tersebut juga dapat ditinjau kembali apabila penerima mandat dinilai tidak mampu menjalankan tugas yang diberikan.
Deddy Nalia menyambut mandat tersebut sebagai tanggung jawab untuk mempersiapkan fondasi organisasi GPIM di Sulawesi Utara. Tahapan awal akan diarahkan pada penyusunan kepengurusan, penyiapan sekretariat, serta penguatan koordinasi dengan DPP dan anggota yang akan terlibat dalam organisasi.
“Mandat ini merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus kami jalankan dengan sungguh-sungguh. Kami ingin membangun GPIM Sulawesi Utara dengan kepengurusan yang solid, tertib, dan memiliki program kerja yang jelas. Bagi kami, organisasi tidak cukup hanya terbentuk secara struktural, tetapi juga harus mampu menghadirkan kegiatan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Deddy Nalia.
Menurutnya, pembentukan organisasi membutuhkan kerja sama dan komitmen bersama agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan pusat.
Ia juga menilai bahwa kesiapan pengurus, pembagian tanggung jawab, dan penyusunan agenda kerja menjadi bagian penting dalam membangun organisasi yang berkelanjutan.
Dengan tenggat pelaporan yang telah ditetapkan DPP, proses pembentukan kepengurusan dan persiapan sekretariat menjadi agenda awal yang harus diselesaikan secara terukur.
Gerakan Prabowo Indonesia Maju merupakan organisasi yang mengusung dukungan terhadap visi pembangunan nasional dan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pengembangan organisasinya, GPIM dapat mengarahkan kegiatan pada konsolidasi anggota, aktivitas sosial kemasyarakatan, pemberdayaan ekonomi, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan.
Arah gerakan tersebut perlu diterjemahkan melalui program konkret yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan organisasi. Pelaksanaan kegiatan juga perlu mengacu pada AD/ART, kebijakan organisasi, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Di Sulawesi Utara, pembentukan DPD GPIM membuka ruang untuk menyusun program yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi lokal, pendidikan masyarakat, dan penguatan komunikasi dengan warga dapat menjadi bagian dari agenda yang dibahas dalam penyusunan program kerja.
Dengan demikian, pengembangan organisasi tidak hanya berorientasi pada perluasan struktur kepengurusan, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan kegiatan dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Surat mandat tertanggal 5 Oktober 2026 menjadi dasar bagi Deddy Nalia dan Audie Judie Kerap untuk memulai tahapan persiapan pembentukan DPD GPIM Sulawesi Utara.
Tahapan berikutnya mencakup penyusunan struktur kepengurusan, penyiapan sekretariat, serta penyampaian laporan perkembangan kepada DPP sesuai batas waktu yang ditentukan.
Bagi GPIM, pengembangan organisasi di daerah merupakan bagian dari upaya membangun jaringan yang lebih luas. Namun, keberlanjutan gerakan juga memerlukan tata kelola yang tertib, koordinasi yang baik, dan program kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui pelaksanaan mandat tersebut, GPIM Sulawesi Utara diharapkan dapat membangun fondasi organisasi yang kuat, menjaga soliditas anggota, dan menyusun kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan konsolidasi tidak hanya diukur dari terbentuknya struktur organisasi, tetapi juga dari kemampuan pengurus menjalankan amanah dan menjaga konsistensi gerakan dalam kegiatan nyata. (Red)
